Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan AHY Minta Anies Segera Deklarasi Cawapres: Kalau Kurang Waktu, Kerja Lebih Rumit

Kompas.com - 07/06/2023, 21:47 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong agar penentuan bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Anies Baswedan dilakukan lebih cepat.

Ia mengatakan semakin cepat ditentukan, maka mesin partai bisa segera bekerja dengan optimal untuk mengejar kemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Desak Koalisi Perubahan Tetapkan Cawapres Anies, AHY: Pemilu Tinggal Sekian Bulan Lagi

Menurutnya, masa kampanye selama 75 hari yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat singkat untuk bisa menyapa masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air.

Maka, lanjut AHY, Demokrat meminta agar Anies bisa segera menetapkan bacawapresnya agar segera bisa dikenal oleh masyarakat saat ini. Selain itu, semakin cepat penentuan bacawapres, juga akan mempercepat proses konsolidasi di akar rumput.

“Dengan demikian perlu mesin yang bekerja dengan sangat efektif, partai-partai politik sebagai pengusung insya Allah pada saatnya itu juga harus menjalankan manajemen krisis, manajemen kampanye yang juga modern, tapi mengakar betul di masyarakat,” papar dia.

Terakhir, AHY tak mempersoalkan jika tiga partai politik (parpol) dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) memiliki pandangan yang berbeda soal momentum penentuan bacawapres.

Baca juga: AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar, Jubir Anies: Kami Enggak Salah Pilih Teman Koalisi

Ia menganggap selama masih bisa saling berdiskusi maka proses di internal KPP masih berjalan dengan baik. Di sisi lain, AHY menganggap bahwa Demokrat juga punya kewajiban untuk mengingatkan waktu penetapan pendamping Anies tersebut.

“Kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi, kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan,” imbuh dia.

Diketahui Anies dan Tim Delapan KPP mengklaim telah mengantongi satu nama bacawapres. Tapi, penentuannya masih memerlukan serangkaian proses.

Baca juga: Puan Sebut AHY Kandidat Cawapres Ganjar, Demokrat: Kami Capresnya Anies

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief meminta agar deklarasi dilakukan segera untuk mengantisipasi semakin turunnya tingkat elektabilitas Anies.

Sementara itu, PKS dan Nasdem terus menyatakan bahwa momentum deklarasi berada di tangan Anies sesuai dengan nota kesepakatan pembentukan KPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com