Raker Tertutup dengan DPR, Kemenhan Ajukan Anggaran 2024 Rp 350 Triliun

KOMPAS.com – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra mengatakan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan anggaran sebesar Rp 350 triliun pada pagu indikatif tahun anggaran (TA) 2024.

Hal tersebut dikatkan Wamenhan saat menghadiri rapat kerja (raker) tertutup Kemenhan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Rabu (7/6/2023).

"Yang dibahas hari ini soal anggaran yang akan kami terima pada 2024, khususnya untuk Kemenhan dan TNI. Kami mengajukan rencana kebutuhan sebesar Rp 350 sekian triliun," katanya dalam siaran persnya, Rabu.

Herindra menjelaskan, pagu indikatif yang diberikan kepada Kemenhan pada 2024 sebesar Rp 123 triliun. Namun, jumlah ini akan dibagi untuk Kemenhan, Markas Besar (Mabes) TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Herindra menyebutkan, realisasi penyerapan anggaran Kemenhan selama ini sudah mencapai 90 persen.

Baca juga: Soal Draf Revisi UU TNI, Pengamat: Anggaran Pertahanan Harus Dipisah antara Kemenhan dan TNI

"Penyerapan anggaran kami kalau yang sudah-sudah cukup bagus, yakni di atas 90 persen semuanya," katanya.

Oleh karena itu, kata Herindara, Kemenhan akan terus berupaya melakukan kekuatan pokok minimum (MEF) untuk mempercepat proses modernisasi alat utama sistem pertahanan Indonesia.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMAD Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra saat ditemui usai rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Pasalnya, kata Herindra, pagu yang diterima Kemhan dinilai masih terlampau jauh dari anggaran yang diajukan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengusulkan pembahasan anggaran Kemenhan dan TNI dilakukan secara tertutup.

"Kami usulkan dari meja pimpinan kalau rapat anggaran dengan Kemenhan sifatnya tertutup," katanya di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Usulan Revisi UU TNI, Pengamat: Berpotensi Ganggu Relasi Kemenhan-TNI dan Tumpang Tindih dengan Polri

Raker tersebut membahas realisasi dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan RI dan TNI TA 2024.

Meutya menyampaikan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berhalangan hadir dalam rapat kerja tersebut karena memiliki agenda khusus sehingga Wamenhan yang mewakili.

Selain itu, kata dia, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berhalangan hadir karena mempersiapkan menjadi tuan rumah dan menjamu pertemuan Asean Chief of Defence Forces Meeting (ACDFM) Ke-20 di Bali pada 6-8 Juni.

"Panglima menyampaikan permohonan maaf tidak dapat menghadiri. Panglima diwakili Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Bambang Ismawan,” ujarnya.

Meutya mengatakan, Panglima TNI juga secara informal menyampaikan langsung tidak bisa menghadiri rapat anggaran pagu TA 2024.

Baca juga: Soal Sistem Proporsional Tertutup, Komisi II DPR: MK Harus Keluar dari Pusaran Politik yang Membabi Buta

“Jadi tidak hanya surat formal permintaan maaf kepada pimpinan maupun seluruh anggota Komisi I," ujarnya.

Meutya menambahkan, Kepala Staf TNI AU (Kasau) TNI Fadjar Prasetyo berhalangan hadir dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR karena tengah mengikuti giat di Jepang. Kasau diwakili Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau) Agustinus Gustaf Brugman.

Raker tersebut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Muhammad Ali.