Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi Usul Kepala BNPT dan BNN Dijabat Jenderal Bintang 4

Kompas.com - 07/06/2023, 18:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Johan Budi mengusulkan agar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dijabat oleh jenderal bintang 4.

Saat ini jabatan keduanya dipimpin oleh jenderal bintang 3.

Hal tersebut Johan Budi sampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR bersama BNN dan BNPT di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Komisi III Cecar Polri Soal Polisi RW yang Diluncurkan Jelang Pemilu

"Pak ketua, ketua rapat, saya usul dalam struktur organisasi yang baru tadi nanti di dalam kesimpulan, kalau diperbolehkan, dan ini saya akan menggunakan hak konstitusional saya, agar Kepala BNPT, Kepala BNN ini jangan bintang 3, Pak, tapi bintang 4," ujar Johan.

Johan menjelaskan, jika Kepala BNN dan Kepala BNPT masih dijabat jenderal bintang 3, maka posisi mereka berada di bawah Kapolri.

Seharusnya, kata dia, BNN dan BNPT independen, sehingga kepalanya perlu dijabat jenderal bintang 4.

Baca juga: Kepala BNPT Ungkap Dua Kiblat Teroris di Muka Bumi

"Apalagi badan ya. Kepala badan ini kan harusnya setara menteri kalau tidak salah," ucapnya.

Johan lantas mengatakan bahwa Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose dan Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel pantas menyandang jenderal bintang 4.

Untuk itu, Johan Budi mengusulkan kepada pimpinan rapat supaya Kepala BNPT dan Kepala BNN ke depannya dijabat jenderal bintang 4.

"Sehingga dia setara dengan Kapolri, tidak di bawah Kapolri. Sehingga dia bebas, independen, tidak di bawah koordinasi Polri karena ini memimpin badan," imbuh Johan.

Baca juga: BNPT Berencana Tempatkan Perwakilan di 5 Negara

Merespons usulan Johan Budi tersebut, Petrus hanya mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih dukungan kepada saya dan Pak Rycko. Mudah-mudahan saja didengarkan 'bapak-bapak' itu," kata Petrus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com