Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Dinilai Bukan Wajah Utama Oposisi, Butuh Cawapres yang Lebih Kuat

Kompas.com - 07/06/2023, 15:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, dinilai tak cukup kuat merepresentasikan wajah utama kelompok oposisi.

Pasalnya, Anies hampir tak pernah terang-terangan menyerang, atau menyatakan dirinya berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Sosok Anies itu tidak terlampau mewakili wajah oposisi,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Demokrat Setengah Hati Dukung Anies, Pengamat Sebut karena AHY Belum Ditunjuk Jadi Cawapres

Menurut Adi, Anies dianggap sebagai oposisi hanya karena berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang pada Pilkada DKI 2017 diusung oleh PDI Perjuangan, partai penguasa.

Oleh karena polarisasi politik pada Pilkada DKI lalu begitu kental, maka, citra oposisi Anies masih melekat kuat hingga saat ini.

“Level ketokohan Anies ini sebenarnya tidak lebih dari sekedar residu dan euforia Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Jadi kalau diangkat ke level nasional agak kurang ngangkat sebagai representasi dari wajah oposisi,” ujar Adi.

Baca juga: Nasdem Minta Anies Tak Dikekang soal Pengumuman Bakal Cawapres

Oleh karenanya, Adi menilai, pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Anies butuh sosok calon wakil presiden (cawapres) yang lebih kuat dalam merepresentasikan wajah oposisi.

Dari sejumlah nama, figur Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai cukup menjanjikan. Sebab, di bawah bendera besar Demokrat, AHY menempatkan diri sebagai oposisi sejak Presiden Jokowi memimpin pemerintahan pada 2014 lalu.

Duet Anies-AHY pun diyakini bakal menarik kelompok oposisi atau yang selama ini kontra terhadap kebijakan pemerintahan.

“Karena jualan dari kubu perubahan ini adalah kelompok-kelompok yang kritis dan anti terhadap Jokowi, itu saja, bukan kubu-kubu yang lain,” tutur Adi.

Kendati demikian, Adi mengamini bahwa AHY masih minim pengalaman memimpin birokrasi. Sebabnya, mantan periwra militer itu belum pernah mencicipi jabatan di pemerintahan maupun menjadi kepala daerah.

“Tapi minimal kalau ada AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, bisa melengkapi wajah oposisi Anies,” katanya.

Sebagaimana diketahui, meski sudah dideklarasikan sebagai bakal capres sejak Oktober 2022, Anies Baswedan tak kunjung mengumumkan cawapres pendampingnya untuk Pemilu 2024.

Sejumlah nama pun mencuat di bursa cawapres Anies. Demokrat berulang kali mengusulkan nama AHY sebagai calon RI-2.

Baca juga: Kapan PK Moeldoko soal Kepengurusan Partai Demokrat Diadili? Ini Penjelasan MA

Terbaru, Demokrat tak satu suara dengan Nasdem dan PKS soal waktu deklarasi cawapres pendamping Anies. Demokrat lewat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partainya, Andi Arief, mengusulkan agar cawapres Anies diumumkan setidaknya Juni 2023.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com