Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Dinilai Bukan Wajah Utama Oposisi, Butuh Cawapres yang Lebih Kuat

Kompas.com - 07/06/2023, 15:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, dinilai tak cukup kuat merepresentasikan wajah utama kelompok oposisi.

Pasalnya, Anies hampir tak pernah terang-terangan menyerang, atau menyatakan dirinya berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Sosok Anies itu tidak terlampau mewakili wajah oposisi,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Demokrat Setengah Hati Dukung Anies, Pengamat Sebut karena AHY Belum Ditunjuk Jadi Cawapres

Menurut Adi, Anies dianggap sebagai oposisi hanya karena berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang pada Pilkada DKI 2017 diusung oleh PDI Perjuangan, partai penguasa.

Oleh karena polarisasi politik pada Pilkada DKI lalu begitu kental, maka, citra oposisi Anies masih melekat kuat hingga saat ini.

“Level ketokohan Anies ini sebenarnya tidak lebih dari sekedar residu dan euforia Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Jadi kalau diangkat ke level nasional agak kurang ngangkat sebagai representasi dari wajah oposisi,” ujar Adi.

Baca juga: Nasdem Minta Anies Tak Dikekang soal Pengumuman Bakal Cawapres

Oleh karenanya, Adi menilai, pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Anies butuh sosok calon wakil presiden (cawapres) yang lebih kuat dalam merepresentasikan wajah oposisi.

Dari sejumlah nama, figur Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai cukup menjanjikan. Sebab, di bawah bendera besar Demokrat, AHY menempatkan diri sebagai oposisi sejak Presiden Jokowi memimpin pemerintahan pada 2014 lalu.

Duet Anies-AHY pun diyakini bakal menarik kelompok oposisi atau yang selama ini kontra terhadap kebijakan pemerintahan.

“Karena jualan dari kubu perubahan ini adalah kelompok-kelompok yang kritis dan anti terhadap Jokowi, itu saja, bukan kubu-kubu yang lain,” tutur Adi.

Kendati demikian, Adi mengamini bahwa AHY masih minim pengalaman memimpin birokrasi. Sebabnya, mantan periwra militer itu belum pernah mencicipi jabatan di pemerintahan maupun menjadi kepala daerah.

“Tapi minimal kalau ada AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, bisa melengkapi wajah oposisi Anies,” katanya.

Sebagaimana diketahui, meski sudah dideklarasikan sebagai bakal capres sejak Oktober 2022, Anies Baswedan tak kunjung mengumumkan cawapres pendampingnya untuk Pemilu 2024.

Sejumlah nama pun mencuat di bursa cawapres Anies. Demokrat berulang kali mengusulkan nama AHY sebagai calon RI-2.

Baca juga: Kapan PK Moeldoko soal Kepengurusan Partai Demokrat Diadili? Ini Penjelasan MA

Terbaru, Demokrat tak satu suara dengan Nasdem dan PKS soal waktu deklarasi cawapres pendamping Anies. Demokrat lewat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partainya, Andi Arief, mengusulkan agar cawapres Anies diumumkan setidaknya Juni 2023.

Halaman:


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com