Jika Demokrat Mundur dari Koalisi Perubahan, Mungkinkah Golkar Dilirik Nasdem-PKS?

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut bisa mempertimbangkan opsi menarik Partai Golkar, jika Partai Demokrat memutuskan mundur dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena desakan tenggat kepada bakal capres Anies Baswedan mendeklarasikan cawapres tak dipenuhi.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi (TPS), Agung Baskoro, desakan Demokrat kepada Anies dinilai tidak bisa dianggap persoalan sepele.

Penyebabnya adalah jika Demokrat hengkang dari KPP, maka Anies tidak mampu memenuhi ambang batas presidensial (presidential threshold) buat diusung sebagai capres.

Sementara itu, Demokrat juga memberikan sinyal kuat supaya sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa mendampingi Anies sebagai bakal cawapres dari KPP.

Baca juga: Dorong Anies Segera Umumkan Cawapres, Demokrat: Kita Tak Punya Banyak Waktu

Sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sempat digagas Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dianggap tidak berjalan lagi karena anggotanya merapat ke poros yang berbeda.

Contohnya PPP yang memutuskan merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024.

"Di titik inilah secara eksternal, perlu dipertimbangkan Golkar untuk menggantikan Demokrat karena saat ini KIB hampir dipastikan bubar pasca hijrahnya PPP ke PDIP dan berlabuhnya PAN di antara PDIP atau Gerindra," kata Agung dalam keterangannya seperti dikutip pada Rabu (7/6/2023).

Agung menilai jika Nasdem dan PKS tetap ingin mengusung Anies sebagai capres melalui KPP, maka mereka juga harus aktif membuka komunikasi dengan partai lain jika Demokrat suatu saat memutuskan mengalihkan dukungan kepada kubu lain.

Baca juga: Puan Sebut AHY Kandidat Cawapres Ganjar, Demokrat: Kami Capresnya Anies

"Karena jika Golkar atau partai lain tak bergabung dengan Nasdem dan PKS, secara otomatis KPP layu sebelum berkembang sebagaimana KIB," ujar Agung.

Agung menilai momen pengungkapan hasil survei terkait elektabilitas Anies yang menurun digunakan oleh Partai Demokrat untuk mendorong kepentingannya diakomodasi oleh KPP. Yaitu supaya AHY dipilih sebagai bakal cawapres Anies.

Bahkan Agung memperkirakan jika kepentingan Demokrat tidak tercapai, maka ada kemungkinan besar partai berlambang bintang Mercy itu akan berpindah haluan ke koalisi lain yang mempunyai kans menang besar, seperti Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal cawapres.

"Realitas politik tadi menyebabkan ekses politik secara internal dan eksternal kepada KPP. Pertama, secara internal Nasdem dan PKS harus mulai menimbang opsi tak bersama Demokrat seandainya tenggat cawapres tak bisa dipenuhi," ucap Agung.

Baca juga: AHY Masuk Daftar Cawapres Ganjar, Demokrat: Terima Kasih, tapi Kami Beda Posisi

Sebelumnya diberitakan, desakan itu disampaikan Demokrat setelah pemaparan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, terkait elektabilitas Anies serta 2 tokoh calon pesaingnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai bakal capres turun sejak Juli 2022.

Dalam simulasi tiga nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut, yakni 29,4 persen pada Juli 2022.