Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Hanura: Saya Yakin Mbak Puan Iseng, Enggak Mungkin Ganjar-AHY

Kompas.com - 07/06/2023, 13:34 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Hanura Benny Rhamdani meyakini Ketua DPP PDI-P Puan Maharani hanya iseng terkait pernyataannya yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo.

Benny meyakini Ganjar tidak mungkin dipasangkan dengan AHY pada Pilpres 2024.

"Ya saya yakin Mbak Puan iseng lah. Enggak mungkin lah AHY dipasangkan dengan Pak Ganjar," ujar Benny saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Puan Sebut AHY Kandidat Cawapres Ganjar, Demokrat: Kami Capresnya Anies

Benny mengatakan, sosok bakal cawapres yang akan dipilih untuk mendampingi Ganjar pasti duduk bersama PDI-P dan partai koalisi pengusung Ganjar.

Dia mengatakan, tidak mungkin cawapres Ganjar hanya ditentukan oleh satu pihak tanpa mempertimbangkan usulan dari sesama partai koalisi.

Dari Hanura sendiri, kata Benny, tentu juga ingin mengusulkan nama cawapres ke PDI-P.

"Keinginan proposal pasti ada, misalnya PAN kemarin mengusulkan Pak Erick. Hanura misalnya nanti siapa, mungkin juga bisa Pak Erick, mungkin. Atau Pak Mahfud MD mungkin," tuturnya.

Benny berharap cawapres Ganjar akan diputuskan bersama partai koalisi. Maka dari itu, dirinya sangat yakin Puan hanya guyon dengan menyebut AHY sebagai salah satu kandidat cawapres Ganjar.

Diberitakan sebelumnya, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) telah mendeklarasikan dukungan penuh untuk Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Demokrat Setengah Hati Dukung Anies, Pengamat Sebut karena AHY Belum Ditunjuk Jadi Cawapres

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO menilai keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menunjuk Ganjar sebagai capres sudah tepat.

"Saya sepakat kita, saya, partai saya, Partai Hanura Republik Indonesia dengan seluruh perangkatnya, dengan zoom tadi malam, pada jam 5 sore, kita memutuskan bersama seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia ini, DPD-DPD di seluruh Indonesia menyatakan sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo," kata OSO di kediamannya, Setiabudi, Jakarta, Sabtu (22/4/2023).

Menurut OSO, Ganjar Pranowo adalah sosok yang berpihak kepada daerah. Ditambah lagi, ia menilai daerah yang makmur akan membuat negara Indonesia menjadi semakin makmur.

"Saya melihat adalah kepentingan bangsa lebih diutamakan dalam meneruskan pola sistem yang betul-betul berpihak kepada daerah, karena tagline partai saya adalah berpihak kepada daerah. Sebab daerah makmur baru ada Indonesia makmur, bukan Jakarta makmur artinya indonesia makmur," ujarnya.

Adapun Puan mengungkapkan enam dari 10 nama figur yang diperhitungkan PDI-P untuk menjadi bacawapres Ganjar.

Baca juga: AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar dan Sikap Partai Koalisi Perubahan

Mereka adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Belakangan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono Hadimuljono juga masuk dalam radar kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com