Tetap Bakal Cawe-cawe meski Dikritik, Jokowi: Masak Ada Riak-riak Membahayakan, Saya Diam

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tetap pada sikapnya yaitu cawe-cawe atau ikut campur pada pelaksanaan Pemilu 2024 demi keberlanjutan kepemimpinan nasional.

Menurut Jokowi, cawe-cawe perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya riak-riak membahayakan negara dan bangsa terkait Pemilu 2024.

"Masa riak-riak yang membahayakan, saya disuruh diam, enggak lah," kata Jokowi menjawab pertanyaan awak media dalam konferensi pers usai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Kepala Negara ini menilai sikap cawe-cawe perlu dilakukan.

Baca juga: Pesan Jokowi ke Ganjar: Yang Penting Nyali, Berani Nomor Satu

Bahkan, menurut dia, hal ini menjadi kewajiban moral dan tanggung jawabnya sebagai presiden.

"Cawe-cawe saya sudah sampaikan, bahwa saya menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024," tutur Kepala Negara.

Terakhir, Jokowi pun berharap apa yang dilakukannya ini dapat menjaga kepemimpinan nasional berjalan baik, tanpa ada riak-riak berbahaya.

Namun, hingga selesai konferensi pers, Jokowi tak menjelaskan maksud dari pernyataannya yang menyebut 'riak-riak berbahaya' itu.

Baca juga: Megawati Bantah Tekan Jokowi soal Pilpres 2024: Nanti Ngamuk ke Saya

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengambil sikap cawe-cawe dalam urusan politik.

Hal ini disampaikan oleh sejumlah pimpinan media nasional yang hadir dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas usai pertemuan mengatakan, Presiden Jokowi bersikap cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadi.

"Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang. Enggak melanggar undang-undang dia bilang. Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi," ujarnya.

Dikritik

Sebelumnya diberitakan, ucapan Jokowi yang mengaku bakal "cawe-cawe" dalam Pemilu 2024 demi bangsa menimbulkan kritik berbagai pihak.

Salah satunya, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menyinggung adanya masalah serius dari kualitas politikus dalam negeri.

Sikap campur tangan kepala negara dalam urusan elektoral, di mana tak menjadi salah satu kandidatnya, dinilai menunjukkan rendahnya etika dan sikap kenegarawanan.