Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/06/2023, 21:11 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator tim Anies Baswedan, Sudirman Said merespons desakan Partai Demokrat yang mendesak agar calon wakil presiden (cawapres) Anies segera dideklarasikan demi mendongkrak elektabilitas yang terus turun sejak tahun lalu.

Sudirman mengatakan, mereka memahami setiap partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pasti memiliki aspirasinya masing-masing.

"Kami memahami setiap partai anggota Koalisi Perubahan dan Persatuan memiliki aspirasi, baik dalam pilihan bakal calon presiden maupun waktu terbaik melakukan deklarasi bersama," ujar Sudirman dalam keterangannya, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Nasdem Kurang Sepakat Elektabilitas Anies Turun karena Belum Deklarasikan Cawapres

Sudirman menjelaskan, pihaknya juga menghargai aspirasi Demokrat yang ingin segera dilakukan deklarasi bersama capres-cawapres.

Dia mengatakan Tim Delapan memiliki tugas untuk menjembatani setiap aspirasi yang masuk, meski tidak semuanya pasti sama.

"Tugas Tim Delapan menjembatani semua aspirasi tersebut, yang dalam beberapa hal tidak selalu sama. Kami bersyukur suasana saling percaya di antara wakil-wakil partai yang tergabung dalam tim terus menguat," tuturnya.

"Hal ini memudahkan dalam mengkomunikasikan apa-apa yang menjadi perhatian dan aspirasi para pihak," sambung Sudirman.

Baca juga: Demokrat Minta Anies Umumkan Cawapres Bulan Juni, Nasdem: Enggak Bisa Dipatok

Sementara itu, kata dia, Tim Delapan saat ini masih terus melakukan pendalaman untuk finalisasi, baik waktu terbaik pengumuman cawapres maupun deklarasi gabungan.

Menurutnya, semua opsi yang ada sedang ditimbang baik dan buruknya.

"Upaya untuk penguatan koalisi terus kami lakukan, mengingat memang tekanan dalam berbagai bentuk terus dialami oleh rekan-rekan koalisi. Yang harus dijaga adalah agar apapun keputusannya, memang menjadi kesepakatan seluruh pihak," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief curiga elektabilitas Anies Baswedan terus turun, salah satunya dalam survei teranyar Indikator Politik Indonesia karena cawapres tak kunjung dideklarasikan.

Berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai capres turun sejak Juli 2022.

"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi," ujar Andi saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Andi mengatakan, Demokrat akan mengajukan usul kepada Anies selaku bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) supaya segera mengumumkan cawapres pada Juni 2023.

Baca juga: Nasdem Ungkap Satu Nama Cawapres Sudah Diserahkan ke Anies Baswedan

Menurut dia, deklarasi itu perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat," ucap dia.

Sementara itu, kata Andi, dia yakin partai, rakyat, dan basis pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak ketika cawapres diumumkan.

Mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com