Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/06/2023, 20:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menganggap survei bukan patokan dalam mengukur peluang kemenangan tokoh bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024 , melainkan sekadar pengetahuan.

Hal ini disampaikan Djarot menanggapi hasil survei Litbang Kompas terkini yang menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto paling banyak dipilih oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) sebagai presiden, unggul tipis dibandingkan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

"Jadi begini, survei itu bukan patokan. Survei itu pengetahuan ya," kata Djarot ditemui di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Djarot menilai hasil survei bisa berubah atau dinamis seiring berjalannya waktu.

Baca juga: Prabowo: Saya Tak Akan Pernah Lupa dengan Dukungan Nahdliyin

Oleh sebab itu, PDI-P tak mempersoalkan tingginya elektoral Prabowo dibandingkan Ganjar dalam survei Litbang Kompas.

Djarot pun menganggap hasil survei itu sebagai bahan masukan bagi PDI-P dan Ganjar sendiri.

"Ini menjadi masukan bagi partai. Bagi Pak Ganjar dan PDI-P untuk merumuskan pola-pola kampanye untuk bisa menggaet pemilih muda, salah satunya dengan warga Nahdliyyin," ujarnya.

Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengeklaim hubungan PDI-P dan NU sangat erat.

Namun, Djarot tak memungkiri jika hasil survei Litbang Kompas tetap menjadi pembelajaran bagi PDI-P untuk semakin mendekatkan diri pada warga NU dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

"Sehingga kita lebih fokus lagi, aktif lagi untuk bisa bergerak bersama dengan rakyat NU, bersama Muhammadiyah. Dan bersama organisasi kemasyarakatan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto merupakan sosok dengan elektabilitas tertinggi di kalangan warga NU untuk dipilih sebagai presiden, unggul tipis dibandingkan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada Mei 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas sebesar 25,8 persen di kalangan warga NU.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Tertinggi di Kalangan NU, Naik 7 Persen sejak Januari 2023

"Di survei Mei 2023 nama Prabowo meraih elektabilitas paling tinggi di kelompok pemilih nahdliyin. Menteri Pertahanan ini meraih 25,8 persen, naik sekitar 7 persen dibandingkan survei Januari 2023," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Kompas.id.

Sebaliknya, hasil survei menunjukkan bahwa Ganjar yang berada di posisi paling atas pada Januari 2023, elektabilitasnya justru turun pada Mei 2023.

Berdasarkan survei, elektabilitas gubernur Jawa Tengah ini berada di angka 24,7 persen pada Mei 2023, turun 3 persen dari survei pada Januari 2023.

"Meskipun posisinya tergeser oleh Prabowo dalam raihan elektabilitas di kelompok pemilih NU, dominasi pemilih Ganjar di kelompok pemilihnya masih lebih banyak warga NU," tulis Litbang Kompas.

Survei menunjukkan, 66,9 persen responden pemilih Ganjar berasal dari warga nahdliyin. Sedangkan, di kelompok pemilih Prabowo, angkanya sedikit di bawahnya, yakni 65,3 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Momen Paspampres Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Iriana Jokowi, Danpaspampres Dapat 'First Cake'

Momen Paspampres Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Iriana Jokowi, Danpaspampres Dapat "First Cake"

Nasional
Syahrul Yasin Limpo dan Riwayat 2 Adiknya dalam Kubangan Korupsi

Syahrul Yasin Limpo dan Riwayat 2 Adiknya dalam Kubangan Korupsi

Nasional
Hari Ini, Amanda Manopo Akan Diperiksa Bareskrim Terkait Situs Judi 'Online'

Hari Ini, Amanda Manopo Akan Diperiksa Bareskrim Terkait Situs Judi "Online"

Nasional
Febri Diansyah Akan Datangi KPK Penuhi Panggilan Penyidik

Febri Diansyah Akan Datangi KPK Penuhi Panggilan Penyidik

Nasional
Jokowi Jelaskan Arti Nama Kereta Cepat 'Whoosh' yang Baru Diresmikan

Jokowi Jelaskan Arti Nama Kereta Cepat "Whoosh" yang Baru Diresmikan

Nasional
Mendagri Lantik Agus Fatoni Jadi Pj Gubernur Sumsel dan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim

Mendagri Lantik Agus Fatoni Jadi Pj Gubernur Sumsel dan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim

Nasional
Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dinamai 'Whoosh'

Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dinamai "Whoosh"

Nasional
KPK Duga Ada Tim Broker yang Setor Uang ke Andhi Pramono

KPK Duga Ada Tim Broker yang Setor Uang ke Andhi Pramono

Nasional
Gerindra Anggap Megawati Hormati Prabowo Usai Beri Sinyal Tolak Wacana Duet dengan Ganjar

Gerindra Anggap Megawati Hormati Prabowo Usai Beri Sinyal Tolak Wacana Duet dengan Ganjar

Nasional
KPK Panggil Eks Jubir Febri Diansyah dan Eks Pegawai Jadi Saksi Kasus di Kementan

KPK Panggil Eks Jubir Febri Diansyah dan Eks Pegawai Jadi Saksi Kasus di Kementan

Nasional
Ketum PBNU: Soal Politik yang Penting Kita Lewat dengan Selamat

Ketum PBNU: Soal Politik yang Penting Kita Lewat dengan Selamat

Nasional
Wacana Duet Ganjar-Prabowo, Megawati: Yang Ngomong Siapa, Kok Aku Ketumnya Enggak Ngerti?

Wacana Duet Ganjar-Prabowo, Megawati: Yang Ngomong Siapa, Kok Aku Ketumnya Enggak Ngerti?

Nasional
Memaknai Ulang Kesaktian Pancasila

Memaknai Ulang Kesaktian Pancasila

Nasional
Ultimatum KPK ke Pegawai Kementan yang Musnahkan Dokumen: Itu Masuk Tipologi Korupsi

Ultimatum KPK ke Pegawai Kementan yang Musnahkan Dokumen: Itu Masuk Tipologi Korupsi

Nasional
Ketum PBNU: Soal Politik Kita Tunggu Rais Aam

Ketum PBNU: Soal Politik Kita Tunggu Rais Aam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com