Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Irvan Maulana
Direktur Center of Economic and Social Innovation Studies (CESIS)

Peneliti dan Penulis

Pancasila, Titik Temu Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan

Kompas.com - 01/06/2023, 14:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERTENGAHAN abad 19, adalah Otto von Bismarck, seorang negarawan dan politikus Jerman yang dikenal karena perannya dalam menyatukan Jerman.

Ia menjabat sebagai Kanselir Jerman 1871 hingga 1890. Bismarck juga dikenang karena kebijakan-kebijakan sosialnya yang meliputi pengenalan perlindungan sosial bagi pekerja, seperti asuransi sosial, pensiun, dan jaminan kesehatan.

Ia sangat berkontribusi dalam menciptakan sistem kesejahteraan yang menjadi dasar bagi banyak negara modern saat ini.

Bismarck adalah seorang anti-sosialis. Antara tahun 1878 dan 1888, ia menjalankan undang-undang anti-sosialis yang sangat membatasi aktivitas Partai Sosial Demokrat kala itu, meskipun undang-undang tersebut tidak sepenuhnya membatasi aktivitas partai tersebut.

Namun, ia sangat menyadari bahwa jika pekerja tidak diberikan perlindungan terhadap goncangan besar dalam kehidupan seperti kecelakaan industri, penyakit, usia tua, pengangguran, dll, mereka perlahan akan tertarik pada sosialisme.

Dengan kata lain, Bismarck memulai skema kesejahteraan yang banyak orang anggap "sosialis" saat ini, awalnya untuk mencegah kebangkitan sosialisme.

Meskipun Bismarck tidak menganut prinsip sosialis, ia menyadari bahwa keberadaan ketegangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja dapat memicu dukungan terhadap gerakan sosialis.

Dalam upaya untuk mempertahankan stabilitas negara dan mengurangi potensi dukungan bagi gerakan sosialis, Bismarck mencoba memperkenalkan perlindungan sosial melalui sistem asuransi sosial.

Sistem asuransi sosial dilakukan bukan dengan motivasi murni sosialis, melainkan untuk kepentingan politik dan stabilitas negara. Meski berbeda warna dan corak politik, Bismarck terbuka demi stabilitas negara.

Bismarck menyadari bahwa ketidaksetaraan sosial dan ketidakadilan ekonomi dapat membahayakan stabilitas negara.

Untuk itu, ia merancang serangkaian kebijakan yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu langkah yang diambilnya adalah pendirian sistem asuransi sosial yang mencakup program kesehatan, kecelakaan kerja, dan pensiun.

Selain itu, Bismarck juga melarang anak-anak di bawah usia 14 tahun bekerja dan memberlakukan batas waktu kerja harian. Langkah-langkah ini menggambarkan komitmen Bismarck dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Tepat karena alasan ini, banyak sosialis, terutama di Jerman, pada awalnya menentang negara kesejahteraan. Mereka melihatnya sebagai cara untuk "menyogok" pekerja dan mencegah mereka menggulingkan kapitalisme melalui revolusi dan mendirikan sosialisme.

Namun, seiring waktu, kecenderungan reformis mengalahkan kecenderungan revolusioner dalam gerakan kiri, dan partai-partai di kiri mulai menerima dan aktif mendorong perluasan negara kesejahteraan, terutama setelah Great Depression.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Tarif Kereta Cepat Whoosh Rp 250.000-Rp 350.000

Jokowi Sebut Tarif Kereta Cepat Whoosh Rp 250.000-Rp 350.000

Nasional
Jelang Pemilu, Polri Akan Antisipasi Isu Provokatif dan SARA

Jelang Pemilu, Polri Akan Antisipasi Isu Provokatif dan SARA

Nasional
Muncul Mahfud dan Khofifah, PPP Anggap Sandiaga Masih Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar

Muncul Mahfud dan Khofifah, PPP Anggap Sandiaga Masih Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar

Nasional
Sandiaga Uno Akan Tetap 'All Out' Dukung Ganjar meski Tak Jadi Cawapres

Sandiaga Uno Akan Tetap "All Out" Dukung Ganjar meski Tak Jadi Cawapres

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo 39,8 Persen, Ganjar 37,9 Persen, dan Anies 14,5 Persen

Survei LSI Denny JA: Prabowo 39,8 Persen, Ganjar 37,9 Persen, dan Anies 14,5 Persen

Nasional
Soal Bursa Cawapres Ganjar, PPP: Sandiaga Juga Pemegang Kartu NU

Soal Bursa Cawapres Ganjar, PPP: Sandiaga Juga Pemegang Kartu NU

Nasional
Jokowi Tunggu Studi Perpanjangan Kereta Cepat ke Surabaya

Jokowi Tunggu Studi Perpanjangan Kereta Cepat ke Surabaya

Nasional
Soal Nasib Argo Parahyangan Setelah Whoosh Beroperasi, Jokowi: Masyarakat Diberi Banyak Opsi

Soal Nasib Argo Parahyangan Setelah Whoosh Beroperasi, Jokowi: Masyarakat Diberi Banyak Opsi

Nasional
Jokowi: Tiket Kereta Cepat Whoosh Masih Gratis sampai Pertengahan Bulan Oktober

Jokowi: Tiket Kereta Cepat Whoosh Masih Gratis sampai Pertengahan Bulan Oktober

Nasional
Soal Cawapres untuk Prabowo, Gerindra: Para Ketum Koalisi Indonesia Maju yang Tentukan

Soal Cawapres untuk Prabowo, Gerindra: Para Ketum Koalisi Indonesia Maju yang Tentukan

Nasional
Sentil soal Ketum Dadakan, Megawati Dinilai Kecewa terhadap Pilihan Politik Kaesang

Sentil soal Ketum Dadakan, Megawati Dinilai Kecewa terhadap Pilihan Politik Kaesang

Nasional
Masyarakat Bisa Naik Kereta Cepat Whoosh Gratis hingga Pertengahan Oktober

Masyarakat Bisa Naik Kereta Cepat Whoosh Gratis hingga Pertengahan Oktober

Nasional
Jokowi Sebut Fungsi Transportasi Massal untuk Layani Rakyat, Bukan Cari Untung

Jokowi Sebut Fungsi Transportasi Massal untuk Layani Rakyat, Bukan Cari Untung

Nasional
MA Batalkan 2 Aturan Pencalegan, KPU Kumpulkan Pakar Hukum

MA Batalkan 2 Aturan Pencalegan, KPU Kumpulkan Pakar Hukum

Nasional
Gerindra Hormati Keputusan PDI-P Tutup Peluang Ganjar Jadi Cawapres pada Pemilu 2024

Gerindra Hormati Keputusan PDI-P Tutup Peluang Ganjar Jadi Cawapres pada Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com