Jokowi Ajak Masyarakat Tolak Politisasi Identitas di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak menolak politisasi identitas dan politisasi agama dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan amanat dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2023 di lapangan selatan Monas, Jakarta, Kamis (1/6/2023).

"Toleransi, persatuan dan gotong-royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh. Oleh sebab itu saya ajak kita semua untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama," ujar dia.

"Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 kedewasaan, suka-cita dengan memegang teguh nilai Pancasila," lanjutnya.

Baca juga: Pilpres Sistem Popular Vote Suburkan Politik Identitas

Presiden juga mengajak semua pihak ikut memperjuangkan Indonesia maju yang sejahtera, adil dan makmur di kancah dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan bahwa di tengah krisis yang saat ini melanda dunia, Indonesia mampu menjaga stabilitas dalam negeri.

Baik dari sisi ekonomi, sosial, politik yang terkendali. Selain itu, investasi juga mampu tumbuh serta lapangan kerja di Tanah Air terus bertambah.

"Ini adalah sumbangsih seluruh anak bangsa berkat persatuan, berkat kerja keras dan gotong-royong bangsa ini berhasil menghadapi tantangan dan semakin dipercaya dunia," ungkap Jokowi.

Baca juga: PBNU dan PP Muhammadiyah Sepakat Politik Identitas Berbahaya: Mendorong Perpecahan di Masyarakat

"Semua itu fondasinya adalah ideologi Pancasila yang diwariskan Presiden pertama RI, Soekarno. Ideologi yang harus kita pegang teguh untuk memperkokoh kemajuan bangsa," tambah dia.

Adapun selain Jokowi, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Hadir pula Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri.

Hadir pula Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz dan Wakil Presiden ke-11 RI Boediono.