Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yasonna Ungkap Ada Pihak Selalu Lobi Bawahannya Ketika Bandar Narkoba Akan Dipindahkan ke Nusakambangan

Kompas.com - 01/06/2023, 08:54 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan ada pihak-pihak tertentu yang selalu melobi bawahannya ketika bandar narkoba akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan Yasonna pada saat rapat kerja antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi III DPR, Rabu (31/5/2023).

Awalnya, Yasonna melaporkan kepada peserta rapat kerja bahwa hingga saat ini sudah ada 900 bandar narkoba yang dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Di Nusakambangan, para bandar narkoba tersebut ditempatkan di lapas dengan level maksimum sekuriti.

"Jadi, saya kira mungkin dulu ya, ada saja ya bandar sekarang 900 bandar narkoba kita pindah ke Nusakambangan, di lapas maksimum sekuriti," ujar Yasonna, dikutip dari Youtube Komisi III DPR, Kamis (1/6/2023).

Baca juga: Yasonna Peringatkan Turis Asing yang Melanggar Hukum di Bali: Deportasi dan Cekal

Selanjutnya, Yasonna mengakui jika memindahkan para bandar narkoba ke Lapas Nusakambangan bukan hal gampang.

Ia pun mengungkapkan bahwa ada saja pihak yang selalu melobi bawahannya setiap para bandar narkoba akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Namun, lanjut Yasonna, bawahan tersebut meminta agar pihak tersebut langsung menghubungi dirinya.

"Tapi jujur Pak, mindahkan bandar ini juga enggak gampang. Ada juga, ada juga, ada juga. Tapi, Pak Dirjen bilang 'lapor bos'. Tentu enggak berani telepon saya," kata Yasonna.

Yasonna juga menyebut pihak-pihak yang berupaya melobi bawahannya sebagai sosok yang menarik.

Baca juga: Yasonna Pastikan Tak Ada Perlakuan Khusus pada Mario Dandy di Lapas Salemba

Sembari bergurau, Yasonna pun meminta agar pihak-pihak tersebut jangan menghubungi bawahannya apabila para bandar narkoba akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

"Selalu ada yang telepon, janganlah, tolonglah. Tapi enggak ada dari Komisi III. (Kata) Komisi III gas terus, gas terus, kita gas," terang Yasonna yang direspons tawa para peserta rapat kerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com