Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Lahirnya Pancasila, Dasar Negara yang Digagas Soekarno

Kompas.com - 01/06/2023, 07:54 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah telah menetapkan setiap 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Penetapan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang diteken Presiden Joko Widodo.

Peringatan ini bertujuan supaya masyarakat mengetahui asal-usul terbentuknya ideologi Pancasila yang dianut Indonesia.

Lantas, seperti apa sejarah kelahiran Pancasila? Berikut ulasannya:

Gagasan Soekarno

Gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka itu tertuang dalam pidato Presiden Soekarno yang awalnya tidak memiliki judul.

Sampai akhirnya mendapat sebutan "Lahirnya Pancasila" dari mantan ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat.

Usai menyampaikan pidatonya, isi gagasan Soekarno pun diterima oleh para anggota BPUPKI pada 1 Juni 1945.

Akhirnya, Pancasila dinyatakan sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945.

Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sansekerta, Panca berarti lima dan Sila yang berarti dasar atau asas.

Peringatan perdana

Soekarno meminta diadakannya acara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1964 yang bertepatan hari ulang tahun ke-19 Pancasila.

Saat itu, Soekarno menuntut diadakannya acara tersebut karena beberapa orang dinilai mulai menyelewengkan Pancasila.

Baca juga: Meninjau Ulang Ekonomi Pancasila

Kemudian Hari Lahir Pancasila pada tahun itu diperingati untuk pertama kalinya dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka dengan slogan Pancasila Sepanjang Masa.

Pada acara tersebut, Soekarno menguraikan kembali rumusan Pancasila berikut dengan kelima silanya. Terakhir kali Soekarno memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1966.

Dilarang Soeharto

Saat Soeharto berkuasa, Hari Lahir Pancasila sempat dilarang diperingati.

Memang, Soeharto sempat memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1967 dan 1968.

Akan tetapi, Soeharto melalui Komando Operasi Pemulihan dan Ketertiban (Kopkamtib) melarang peringatan Hari Lahir Pancasila mulai tahun 1970 sebagai upaya penghapusan warisan Soekarno.

Baca juga: Jokowi Akan Jadi Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila di Monas Besok

Kemudian pada 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Keppres Nomor 24 Tahun 2016 untuk kembali menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Sejak itu, mulai pada 2017, setiap tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional atau tanggal merah untuk memperingati Hari Lahir Pancasila.

(Penulis Aditya Priyatna Darmawan | Editor Rizal Setyo Nugroho)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com