Sentimen Negatif Usai Jokowi Mengaku Cawe-cawe Urusan Pemilu 2024...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo soal cawe-cawe Pemilu 2024 berujung gaduh. Jokowi mengaku, cawe-cawe yang dia maksud adalah untuk bangsa dan negara.

Namun, sejumlah pihak menilai, presiden tak seharusnya ikut campur urusan politik. Bahkan, cawe-cawe kepala negara tersebut dinilai tak elok dan menciptakan kegaduhan.

Meski demikian, Jokowi dibela oleh sejumlah partai politik koalisi pemerintah. Kendati turut terlibat, kepala negara diyakini tak akan mengintervensi hasil pemilihan umum.

Baca juga: Sikap Jokowi Mau Cawe-cawe di Pemilu Dianggap Tak Elok dan Bikin Gaduh Publik

Demi bangsa dan negara

Sikap cawe-cawe Jokowi diungkap ketika presiden bertemu dengan para pimpinan media nasional dan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Dalam pertemuan itu, hadir sejumlah tokoh pers antara lain Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas, podcaster dan pegiat media sosial Helmi Yahya, dan General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha.

Di hadapan para pimpinan media yang hadir, Jokowi mengakui bahwa dirinya cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024. Presiden mengeklaim, sikap itu demi kepentingan bangsa dan negara.

Tak lama, pihak Istana memberikan penjelasan atas pengakuan Jokowi tersebut. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, cawe-cawe yang dimaksud Jokowi adalah dalam rangka mengawal Pemilu Serentak 2024 berlangsung jujur, adil, dan demokratis.

"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah, presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," ujar Bey saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin malam.

Baca juga: Cawe-cawe Jokowi Diragukan Murni Demi Demokrasi, Pengamat: Sudah Terkenal Meng-endorse Capres

Selain itu, kata dia, presiden berkepentingan agar pemilu berjalan dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya, kepala negara ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), serta hilirisasi dan transisi energi bersih.

Selanjutnya, Jokowi juga berharap seluruh peserta Pemilu 2024 dapat berkompetisi secara bebas dan adil.

“Karenanya presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN," kata Bey.

Lebih lanjut, kata Bey, presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu. Dengan demikian, upaya pencegahan berita bohong/hoaks, dampak negatif artificial intelligence atau kecerdasan buatan, hingga black campaign atau kampanye hitam melalui media sosial dapat maksimal.

"Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," tutur Bey.

Baca juga: Menyoal Cawe-cawe Presiden Jokowi

Dikritik

Pengakuan Jokowi soal cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024 itu pun menuai kritik, salah satunya dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai, sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi tidak sepatutnya ikut campur dalam urusan politik.

"Loh, presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Jika kepala negara ikut cawe-cawe, kata Benny, terbuka peluang pemimpin lembaga negara lainnya juga turut mencampuri urusan pemilu. Padahal, itu tak semestinya terjadi.

Menurut Benny, presiden sangat mungkin menggunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya jika ikut campur dalam urusan pemilu. Oleh karenanya, dia berharap presiden lebih bersikap bijak.

"(Sebaliknya) dia (Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah Kepala Negara, dia bukan kepala petugas partai," tutur anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Demokrat juga meminta Jokowi fokus bekerja untuk rakyat ketimbang cawe-cawe urusan Pemilu 2024. Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, cawe-cawe berarti melakukan sesuatu di luar wewenang dan tanggung jawabnya.