Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Uang Elektronik dan Jasa Akan Masuk Kategori Dana Kampanye

Kompas.com - 30/05/2023, 10:14 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengatur kategori sumbangan dana kampanye, termasuk dalam bentuk uang elektronik hingga jasa.

Lembaga penyelenggara pemilu itu berpendapat, hal tersebut tidak terelakkan di tengah perkembangan teknologi yang menimbulkan munculnya berbagai bentuk uang dan transaksi.

"Kalau bentuk sumbangan kampanye itu seperti e-money, memberikan bantuan sound system misalkan, kemudian transportasi, ini kan bagian transport menyediakan mobil, itu kan jasa. Dalam laporan dana kampanye itu semua harus dirupiahkan, sehingga dihitung,” kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Senin (29/5/2023), dikutip Tribunnews.

Baca juga: KPU Hapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pemilu 2024

Hasyim menegaskan bahwa besaran sumbangan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik dan jasa tetap mengacu pada batasan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana uang tunai.

“Berapa sih sebetulnya yang disumbangkan, UU Pemilu ada batasannya, kalau perseorangan berapa maksimal, kemudian korporat berapa maksimal, kalau satu perkumpulan masyarakat itu berapa maksimal, ini yang harus jujur berapa jumlah yang disumbangkan, kemudian bentuknya apa,” ucap dia.

Dengan demikian, sumbangan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik dan jasa akan dilaporkan dalam laporan dana kampanye peserta pemilu.

Sejauh ini, KPU menyederhanakan kampanye dalam dua jenis, yaitu laporan awal dana kampanye dan laporan akhir dana kampanye, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Baca juga: KPU Akan Atur Ketentuan Sumbangan Dana Kampanye yang Disalurkan Melalui Uang Elektronik

Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, kemarin, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa sumbangan dana kampanye berbentuk uang elektronik wajib dimasukkan ke dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

"Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sumbangan dalam bentuk uang wajib disetorkan ke dalam rekening khusus dana kampanye. Dalam hal ini, sumbangan dalam bentuk uang elektronik wajib masuk ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan," kata Idham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Nasional
Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Nasional
Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Nasional
Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Nasional
Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Nasional
Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Nasional
Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Nasional
Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com