Survei Litbang "Kompas": 39 Persen Responden Menilai Jokowi Tak Netral pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Penilaian masyarakat atas netralitas Presiden Joko Widodo terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 terbelah.

Menurut survei terbaru Litbang Kompas, mayoritas atau sebanyak 50,5 persen responden menganggap Jokowi sudah bersikap netral pada pemilu.

Namun, mereka yang menilai Kepala Negara belum bersikap netral jumlahnya juga cukup besar, yakni 39,3 persen responden.

Lalu, ada 6,1 persen responden yang menilai Jokowi bersikap sangat tidak netral. Sedangkan 4,1 persen responden menjawab tidak tahu.

Baca juga: Survei SMRC: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Jokowi 79,6 Persen

Sejalan dengan itu, sebagian besar atau 43,1 persen responden yakin Presiden dapat menjaga netralitas pada masa kampanye Pemilu 2024. Sementara, responden yang sangat yakin Jokowi bakal netral saat kampanye jumlahnya 15,3 persen.

Akan tetapi, ada 36,2 persen responden yang tidak yakin Jokowi mampu netral pada masa kampanye Pemilu 2024 dan 2,8 persen responden sangat tidak yakin.

Meski persepsi publik terhadap sikap netral Presiden terbelah, hampir seluruh responden atau 90,3 persen setuju Kepala Negara harus bersikap netral saat pemilu.

Hanya 7,6 persen responden yang berpandangan biasa saja terhadap urgensi netralitas Presiden. Lalu, ada 1,9 persen responden yang menganggap netralitas Kepala Negara tidak penting.

Menurut 42,6 persen responden, Presiden yang tidak netral pada masa pemilu berpotensi menimbulkan penyelewengan. Lalu, 31,3 persen responden menilai Kepala Negara sangat berpotensi melakukan penyelewengan jika tidak netral pada pemilu.

Namun, ada 19,4 persen responden yang menganggap sikap tidak netral Presiden pada masa pemilu tidak berpotensi menimbulkan penyelewengan dan 3,6 persen responden menilai sangat tidak berpotensi.

Secara garis besar, responden berpandangan bahwa sikap tidak netral Presiden bisa berupa menyatakan dukungan ke partai tertentu (30,67 persen).

Lalu, menyatakan dukungan pada kandidat tertentu (28,04 persen), dan menerima hadiah atau uang dari partai atau kandidat politik tertentu (21,36 persen).

Baca juga: Safari Politik di Banten, Ganjar Sebut Pembangunan Era Jokowi Harus Dilanjutkan

Hal lain yang dianggap sebagai sikap tidak netral yakni terlibat kegiatan kampanye pihak tertentu (19,50 persen), lalu menggunakan fasilitas publik seperti balai desa dan kantor kelurahan untuk kepentingan kampanye pihak tertentu (19,36 persen).

Kemudian, mencalonkan anggota keluarga pada pemilu (17,48 persen), menggunakan anggaran publik seperti APBN hingga APBD untuk kepentingan kampanye pihak tertentu (14,37 persen), serta mencalonkan diri dalam pemilu (11,06 persen).

Baca juga: Mengaku Sering Temui Jokowi, Ganjar: Beliau Mentor Saya

Adapun survei Litbang Kompas ini digelar pada 9-11 Mei 2023. Sebanyak 506 responden dari 36 provinsi diwawancara melalui telepon. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, margin of error atau nirpencuplikan survei kurang lebih 4,37 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.