Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Nilai Presiden Harus Netral dalam Pemilu 2024

Kompas.com - 29/05/2023, 07:26 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas edisi Mei 2023 menunjukkan bahwa 90,3 persen responden menilai Presiden harus bersikap netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 4,37 persen.

Kemudian, 7,6 persen responden menjawab biasa saja saat ditanyakan seberapa penting bagi presiden untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Dikutip dari Kompas.id, Senin (29/5/2023), hanya 1,9 persen responden yang menjawab tidak tahu saat ditanya perihal kenetralan Presiden tersebut.

Dari hasil survei yang sama, separuh responden (50,5 persen) yang menilai Presiden sudah besikap netral. Sedangkan 45,4 persen responden lainnya menganggap Presiden belum bersikap netral.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Meningkatnya Ketergantungan Publik atas Capres Pilihan Jokowi

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara wawancara melalui telepon pada 9-11 Mei 2023.

Sebanyak 506 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 4,37 persen.

Litbang Kompas/DDA/RGA Survei Litbang Kompas: Seberapa Penting Netralitas Presiden di Pemilu 2024

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Perempuan Inginkan Capres Latar Belakang Militer dan Kepala Daerah

Sikap dan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang dianggap penting dalam kontestasi 2024 mendatang.

Dalam survei Litbang Kompas periode Mei 2023 yang diluncurkan sebelumnya, Presiden Jokowi memang tergambar memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik ke depannya.

Terbukti, 16 persen responden mengaku akan memilih sosok yang didukung oleh Jokowi.

Sementara itu, 53 persen responden mengaku akan mempertimbangkan tokoh yang didukung Jokowi. Dengan kata lain, akan meilihat rekam jejak tokoh yang didukung tersebut.

Sebaliknya, hampir sepertiga responden cenderung menolak siapa pun sosok yang didukung Jokowi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Faktor Jokowi Tertinggi di PDI-P, Nasdem Terendah

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi memang kerap memberikan sinyal dan kode terkait pemimpin ke depannya.

Sebagai contoh, Jokowi pernah menyebut tentang pemimpin ke depan yang berambut putih dalam acara pertemuan para sukarelawan.

Mantan Wali Kota Solo itu juga pernah menyebut jatah pemimpin ke depan kemungkinan milik Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo di acara ulang tahun Partai Perindo.

“Di mata responden, aktivitas dan komunikasi politik presiden ini dikhawatirkan akan mengganggu kenetralannya. Hal ini terekam dalam jajak pendapat Kompas yang memperlihatkan seperlima responden menilai kehadiran atau keterlibatan Presiden dalam kampanye politik pihak tertentu juga menjadi bentuk ketidaknetralan yang harus dihindari,” tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Prabowo Sosok Kandidat Capres Paling Populer

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com