ICW Anggap KPU Sebar Informasi Sesat Soal Aturan Eks Terpidana Maju Caleg

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaburkan fakta soal argumentasi hukum di balik aturan pencalegan yang dianggap memudahkan eks terpidana korupsi.

Aturan ini ada pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023.

Pasal itu memberi pengecualian bahwa eks terpidana dengan ancaman 5 tahun penjara atau lebih tak perlu menunggu masa jeda 5 tahun usai bebas murni untuk bisa maju sebagai caleg, seandainya yang bersangkutan juga telah menjalani vonis tambahan berupa pencabutan hak politik.

Baca juga: KPU Tegaskan Dana Politik dari Penjualan Narkoba Dilarang

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana berharap Hasyim tidak menebar informasi sesat kepada masyarakat.

"Mengapa penting disampaikan bahwa Saudara Hasyim menebar informasi sesat? Sebab, ia hanya mencuplik bagian yang sebenarnya tidak menjadi amar dalam putusan MK dan berupaya mengaburkan fakta sebenarnya," ungkap Kurnia dalam keterangannya, Jumat (26/5/2023).

Sebagai informasi, pemberian masa jeda 5 tahun usai bebas murni itu merupakan persyaratan baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan perkara nomor 87/PUU-XX/2022 dan 12/PUU-XXI/2023.

Dalam amar putusan, MK tidak menyebut soal pengecualian terhadap eks terpidana yang telah menjalani vonis tambahan pencabutan hak politik.

Baca juga: KPU Akan Konsultasi Aturan Dana Kampanye Pemilu 2024 ke DPR Pekan Depan

Namun, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari beralasan, ketentuan pengecualian itu dimasukkan ke dalam Peraturan KPU karena pihaknya merujuk pada bagian pertimbangan putusan tadi.

Pernyataan yang dimaksud Hasyim ada pada bagian pertimbangan putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, khususnya halaman 29, meski majelis hakim menggunakan istilah "pencabutan hak pilih" bukan "pencabutan hak politik".

Dalam pertimbangan itu, majelis hakim menilai, ketentuan eks terpidana dengan ancaman 5 tahun penjara maju caleg tanpa menunggu masa jeda 5 tahun bebas murni merupakan sesuatu yang inkonstitusional, seandainya bukan berlaku untuk "jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Baca juga: MK: Sengketa Hasil Pilpres Maksimum Diajukan 3 Hari Setelah Penetapan dari KPU

"Penting untuk Saudara Hasyim dan komisioner KPU RI lainnya ketahui bahwa amar putusan MK hanya menyebutkan masa jeda waktu 5 tahun yang harus dilewati oleh mantan terpidana, tanpa pengecualian perhitungan pidana tambahan pencabutan hak politik," urai Kurnia.

"Ke depan, dengan logika pikir KPU, maka para terdakwa korupsi yang berasal dari lingkup politik akan berharap kepada majelis hakim agar dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik. Sebab, ia tidak harus menunggu masa jeda waktu lima tahun sebagaimana dimandatkan putusan MK. Bukankah itu menunjukkan logika yang bengkok?" tambahnya.

Kurnia menuding bahwa peraturan itu "diniatkan untuk mengakomodir keinginan rombongan mantan koruptor kembali melenggang di wilayah politik" melalui Pemilu 2024.

Baca juga: KPK Ingatkan KPU Ikuti Putusan MK soal Syarat Eks Terpidana Boleh Jadi Caleg

Menurutnya, jika desakan revisi atas Peraturan KPU ini tidak diindahkan, pihaknya siap melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung.

Sementara itu, Hasyim telah membantah bahwa pasal ini merupakan pasal selundupan, sebagaimana tudingan ICW, dan menegaskan bahwa peraturan itu telah melalui mekanisme uji publik dan konsultasi dengan pembentuk undang-undang.

"Kalau kita cermati dalam putusan MK tersebut, itu MK ada pertimbangan, karena ada situasi kan orang juga selain kena pidana, di putusan yang sama juga kena sanksi dicabut hak politiknya untuk dicalonkan. Banyak perkara seperti itu," kata Hasyim kepada wartawan, Selasa (23/5/2023).

"Dalam hal ada orang pernah kena pidana, yang kemudian salah satu putusan pengadilannya itu menyatakan yang bersangkutan itu diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politiknya untuk tidak dapat dicalonkan dalam kurun waktu tertentu, maka kemudian ketentuan (menunggu masa jeda bebas murni) yang 5 tahun kan menjadi tidak berlaku," jelas dosen hukum tata negara Universitas Diponegoro itu.

Baca juga: KPU Tak Masalah jika Aturan yang Ancam Jumlah Caleg Perempuan Digugat ke MA

"Jadi kalau nuduh ada penyelundupan ini, ya, saya kira lebih baik ngajak KPU diskusi dulu, duduk bersama, mana yang dijadikan dasar. Jadi kemudian tidak mudah melemparkan tuduhan ke publik," tambah Hasyim.