Pakar Ungkap Skala Demokrasi Indonesia Terus Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof Saiful Mujani, menyatakan skala demokrasi Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2004 atau setelah dimulainya pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung.

Saiful mengutip data tentang penurunan skala demokrasi Indonesia itu dari V-Dem (Varieties Democracy). V-Dem adalah lembaga akademik yang di dalamnya terdapat para ahli demokrasi di seluruh dunia.

Dalam paparannya yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC, Kamis (25/5/2023), Saiful menyampaikan skala demokrasi Indonesia pada 2022 tercatat berada pada angka 0,42 dalam skala 0-1.

Baca juga: Sisyphus dan Reformasi: 25 Tahun Memperjuangkan Demokrasi

"Perolehan ini mundur dibanding dengan 2004 yang mencapai 0,53. Diukur sejak penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung 2004, kondisi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran berdasarkan data V-Dem," kata Saiful dalam paparannya yang dikutip pada Jumat (26/5/2023).

Menurut Saiful, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) skor demokrasi Indonesia menurun sekitar 0,10 poin, dari yang semula mencapai 0,52 di periode awal pemerintahan Jokowi pada 2014-2019, menjadi 0,42 pada 2022.

Saiful mengatakan, Indonesia sudah 25 tahun mengalami proses demokratisasi terhitung sejak Presiden Soeharto memutuskan berhenti dalam pada 21 Mei 1998 dalam gelombang Reformasi.

Baca juga: Pesan JK Ke Anies: Rebut Kekuasaan Lewat Demokrasi untuk Kemajuan

Kemudian Indonesia mulai menerapkan pemilihan presiden secara langsung sejak 2004. Akan tetapi, Saiful menyampaikan dengan merujuk kepada data V-Dem sejak diberlakukan pemilihan presiden secara langsung, kondisi demokrasi Indonesia tidak pernah benar-benar mencapai skala 0,6.

Saiful mengatakan, jika faktor yang menyebabkan penurunan demokrasi itu dibedah, maka terungkap yang menjadi pemicu adalah persoalan melemahnya kekuatan oposisi melalui legislatif untuk melakukan proses saling mengontrol dan menjaga keseimbangan (checks and balances), dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).

Saiful mengatakan, memang pemerintah tentu berkeinginan pelaksanaan pembangunan berjalan stabil dan tanpa gangguan. Namun, dalam proses demokrasi menghendaki adanya opisisi yang bisa mengawasi pemerintah.

Baca juga: Jokowi: Kita Ingin Merawat Demokrasi di Akar Rumput, Bukan di Elite

“Tidak bisa hanya karena memiliki niat baik, pemerintah menghilangkan hak publik untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Kekuasaan harus dikontrol dan diawasi,” ujar Saiful.

Saiful menambahkan bahwa skor-skor demokrasi V-Dem ini dibuat oleh panel ahli yang dianggap mengerti tentang politik di sebuah negara, bukan persepsi opini publik seperti dalam survei-survei opini publik.

Data tentang skor demokrasi di Indonesia, kata dia, dibuat berdasarkan skor yang diberikan tim panel ahli yang dianggap mengerti persoalan demokrasi di Indonesia.