Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Sistem Pilpres "Diskriminatif" Melanggengkan Ketimpangan

Kompas.com - 26/05/2023, 07:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

JELANG Pemilihan Umum 2024, turut menjadi momentum yang penting dan strategis untuk kita mendiskusikan kembali sistem pemilihan presiden (pilpres) yang telah digunakan selama ini.

Penting karena sekalipun beragam suku, tersebar di banyak pulau, ada pulau yang padat populasi, ada yang relatif sedikit penduduknya, namun yang digunakan dalam pilpres di negara ini adalah mekanisme suara terbanyak (popular vote).

Sebuah sistem yang sejauh ini berkonsekuensi atau setidaknya membuat daerah-daerah yang jumlah populasi penduduk banyak menjadi ‘seksi’ dan lebih diperhatikan, ketimbang daerah dengan demografi politik yang sedikit. Menyisakan ceruk ketidakadilan.

Terang saja, sistem popular vote membuat kampanye politik dialogis termasuk dana kampanye dan bantuan sosial jelang pilpres, lebih banyak menyasar daerah-daerah dengan populasi pemilih yang banyak, sementara yang berpenduduk sedikit, gigit jari.

Realitas ini mudah disaksikan terutama pada masa kampanye politik. Para kandidat dan tim pemenangan biasanya, atau rata-rata akan jor joran serta lebih intens berkampanye di daerah padat penduduk, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera.

Konsekuensi logisnya adalah, janji politik dan anggaran kampanye yang kerap mengiringi ‘roadshow’ para calon presiden (capres) akhirnya tak begitu diarahkan atau tak ikut menetes pada ‘less populated area’.

Demografi politik yang kurang seksi secara elektoral, kerap tidak terlalu penting di mata para capres dan tim suksesnya. Dianggap ‘kurang penting’ secara elektoral itu juga dapat dilihat dalam prioritas pembangunan nasional dari rezim ke rezim.

Bisa dilihat sendiri, daerah-daerah seperti Maluku Raya, Nusa Tenggara dan Papua Raya, rata-rata di kawasan timur Indonesia yang dihuni ras Melanesia, yang relatif sedikit jumlah penduduknya, masih terus tertinggal, belum begitu diperhatikan.

Secara politik elektoral, pemegang kekuasan tak perlu harus berbaik-baik, ‘membujuk’ atau mengambil hati dan meyakinkan masyarakat di daerah kecil populasi. Fokus di daerah dengan populasi yang besar, jauh lebih menguntungkan secara politik.

Dapat disaksikan, misalnya saja untuk urusan pembangunan infrastruktur transportasi di Pulau Jawa, yang ujung timur dan barat pulaunya telah terhubung jalan Pantura, kereta serta jalur penerbangan yang rutin dan memadai, masih perlu ditambah lagi Jalan Tol Trans-Jawa.

Sejumlah infrastruktur yang dibangun bahkan kalau dihitung selain tidak efisien, juga terkesan dipaksakan. Seperti Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, yang menelan anggaran triliunan rupiah, namun sekarang nyaris mangkrak, menjadi proyek mubazir.

Sama halnya dengan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah, dianggap berbagai kalangan belum urgen melihat kondisi ekonomi negara, juga tumpang tindih dengan infrastruktur transportasi yang telah ada.

Begitu pula di Sumatera, seperti pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang, yang merugi dan harus terus disubsidi. Juga pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera yang disimpulkan banyak pihak, sejak awal tidak layak secara finansial.

Berbagai mega proyek tersebut memang dinilai kental nuansa pencitraan politik, harapannya akan turut memengaruhi impresi dan persepsi publik terutama di kawasan yang dibangun itu, betapa gencarnya pemerintah membangun infrastruktur.

Mempertegas bahwa daerah dengan jumlah pemilih yang signifikan selalu ada dalam prioritas pembangunan dari otoritas politik dan pemangku kewajiban di tingkat nasional. Karena tentu saja lebih menguntungkan secara politik elektoral.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com