Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Penanganan "Stunting" Jadi Rebutan Kepala Daerah dan Wakilnya di Tahun Politik

Kompas.com - 25/05/2023, 20:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, penanganan stunting di sejumlah daerah kini menjadi rebutan kepala daerah dan wakilnya menjelang tahun politik.

Muhadjir menuturkan, kini banyak kepala daerah yang iri kepada wakilnya yang selama ini lebih banyak berperan dalam menangani stunting di daerah tersebut.

"Ini kasuistik ya, karena yang menjadi ketua penggerak itu adalah wakil, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, nah ini banyak wali kota dan gubernur yang iri, 'Kenapa kok wakil, bukan saya untuk menangani stunting?'" kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Wapres Ingatkan Target Penurunan Stunting Tak Tercapai jika Kerja Biasa Saja

Menurut Muhadjir, masalah ini sebelumnya tidak pernah ditemui saat belum mendekati tahun-tahun politik.

Bahkan, kata dia, kepala daerah cenderung menyerahkan tugas penanganan stunting kepada wakilnya.

"Kalau dulu malah bagus, 'Lah wakil itu yang menangani, bukan saya'. Tapi kok sekarang malah justru, 'Kenapa kok bukan saya?'" ujar Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir meyakini bahwa prevalensi stunting dapat ditekan hingga mencapai target di angka 14 persen pada tahun 2024.

Untuk mencapai itu, pemerintah berusaha meningkatkan angka penurunan stunting dari 2,8 persen per tahun menjadi 3,8 persen per tahun.

"Tahun 2022 kemarin kan 2,8 persen sekarang ini 3,8 persen, harus naik 1 persen. Kalau pakai akal sehat, mestinya bisa, karena 2,8 persen itu dicapai pada saat pandemi Covid, dan perpres stunting belum bisa efektif," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa harus ada kerja ekstra demi menurunkan prevalensi stunting hingga mencapai target 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Baca juga: Upaya Pemprov Sumsel Sejahterakan Desa, dari Pemberdayaan Masyarakat hingga GSMP untuk Turunkan Stunting

Berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting tahun 2022 berada di angka 21,6 persen turun 9,2 persen dibanding 2018.

Namun, bila dibandingkan secara year on year, penurunan stunting di Indonesia 2,8 persen dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022.

Dengan demikian, pemerintah harus menurunkan tingkat stunting sebesar 7,6 persen untuk mencapai target 14 persen pada 2024.

"Kalau biasa-biasa saja berarti hanya (turun) 5 persen lebih, padahal mestinya kita menurunkan itu 7,6 persen. Jadi, kalau menurut kemarin berjalan itu (prevalensi stunting pada) 2024 itu hanya 16 persen, tidak sampai 14 persen," kata Ma'ruf, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com