Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Yahya: Tak Boleh Gunakan Identitas NU sebagai Modal Politik, Walaupun Orang NU

Kompas.com - 25/05/2023, 17:55 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan tidak boleh ada orang yang menggunakan identitas Nahdlatul Ulama sebagai moda politik, meskipun orang NU sekalipun.

Dia mengatakan, orang yang mencalonkan diri dalam kontestasi politik harus memiliki kredibilitas sendiri tanpa harus menyeret nama organisasi NU.

"Siapapun, walaupun orang NU enggak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik, dia harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri, bukan hanya sekedar mengandalkan asal NU saja," kata Gus Yahya ditemui di Kantor PBNU, Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Rommy PPP: Ada Kemungkinan Megawati Minta Nama Resmi Bakal Cawapres dari PBNU

Adapun, pihak-pihak yang menyarankan adanya calon presiden atau calon wakil presiden dari kalangan NU bukanlah urusan dari PBNU.

Gus Yahya mengatakan, siapa saja yang akan mengikuti kontestasi politik dipersilakan, PBNU bersama warga NU lainnya hanya akan melihat dari kredibilitas calon.

Kapasitas NU, kata Gus Yahya, bukan untuk merestui satu calon tertentu saja, tetapi memilih secara objektif dalam Pemilu berdasarkan program yang ditawarkan.

Baca juga: PDI-P Tetap Jalin Komunikasi dengan PBNU, Hormati Sikap Jaga Jarak dengan Politik

"Silakan, (merestui) itukan bukan urusan kami. Itu urusannya partai-partai silakan, mau pilih siapa saja silahkan, dan kami mau lihat apa tawaran-tawaran konkretnya," sambung dia.

Gus Yahya juga menegaskan pertemuan dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang digelar hari ini bukanlah soal politik praktis.


Dia mengatakan tak ada singgungan capres mauapun cawapres dalam pertemuan yang digelar di Lantai 3 Kantor PBNU itu.

"Enggak ada, bukan urusan kita kok enggak ada, kita ndak mau ikut-ikutan soal itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak Pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak Pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com