Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Yahya: Tak Boleh Gunakan Identitas NU sebagai Modal Politik, Walaupun Orang NU

Kompas.com - 25/05/2023, 17:55 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan tidak boleh ada orang yang menggunakan identitas Nahdlatul Ulama sebagai moda politik, meskipun orang NU sekalipun.

Dia mengatakan, orang yang mencalonkan diri dalam kontestasi politik harus memiliki kredibilitas sendiri tanpa harus menyeret nama organisasi NU.

"Siapapun, walaupun orang NU enggak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik, dia harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri, bukan hanya sekedar mengandalkan asal NU saja," kata Gus Yahya ditemui di Kantor PBNU, Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Rommy PPP: Ada Kemungkinan Megawati Minta Nama Resmi Bakal Cawapres dari PBNU

Adapun, pihak-pihak yang menyarankan adanya calon presiden atau calon wakil presiden dari kalangan NU bukanlah urusan dari PBNU.

Gus Yahya mengatakan, siapa saja yang akan mengikuti kontestasi politik dipersilakan, PBNU bersama warga NU lainnya hanya akan melihat dari kredibilitas calon.

Kapasitas NU, kata Gus Yahya, bukan untuk merestui satu calon tertentu saja, tetapi memilih secara objektif dalam Pemilu berdasarkan program yang ditawarkan.

Baca juga: PDI-P Tetap Jalin Komunikasi dengan PBNU, Hormati Sikap Jaga Jarak dengan Politik

"Silakan, (merestui) itukan bukan urusan kami. Itu urusannya partai-partai silakan, mau pilih siapa saja silahkan, dan kami mau lihat apa tawaran-tawaran konkretnya," sambung dia.

Gus Yahya juga menegaskan pertemuan dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang digelar hari ini bukanlah soal politik praktis.


Dia mengatakan tak ada singgungan capres mauapun cawapres dalam pertemuan yang digelar di Lantai 3 Kantor PBNU itu.

"Enggak ada, bukan urusan kita kok enggak ada, kita ndak mau ikut-ikutan soal itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com