Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/05/2023, 14:11 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tak mau menanggapi pernyataan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan terkait pembangunan jalan tak berbayar era Presiden Joko Widodo.

Saat menyampaikan pidato di hadapan pendukungnya, Anies menyebutkan, pembangunan jalan tak berbayar era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 20 kali lebih panjang dari era Presiden Joko Widodo.

Saat ditemui di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basuki enggan menanggapi Anies.

Baca juga: Bantah JK soal Jalan Tol Dibangun Swasta, Menteri Basuki: Tidak Semuanya Investor

“Enggak usah berpolemik itu,” kata Basuki saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023).

Kementerian PUPR sebelumnya telah menyebut bahwa Anies tidak tepat dalam menginterpretasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi acuannya ketika memberikan sambutan di hadapan pendukungnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan bahwa panjang jalan yang diklaim sebagai pembangunan era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebenarnya bukan hasil pembangunan jalan, melainkan perubahan status jalan.

“Dari data kita yang dimaksud BPS itu adalah status jalan, bukan hasil pembangunan jalan,” ujar Hedy.

Baca juga: Penjelasan Pihak Anies Usai Disebut Salah Tafsir Data Saat Bandingkan Pembangunan Jalan

“Hasil pembangunan jalan ada lagi datanya,” tambahnya.

Hedy pun menegaskan bahwa pernyataan Anies tidak benar.

“Enggak (benar), karena menganggap status jalan itu hasil pembangunan jalan,” tuturnya.

Sebelumnya, pembangunan infrastruktur jalan di era Jokowi dikritik Anies dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

Namun, kata Anies, jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya hanya sekitar 19.000 kilometer.

Baca juga: Kala Kementerian PUPR Patahkan Klaim Anies soal Jalan Nasional Era SBY Vs Jokowi

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di zaman Pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat," ujar Anies dalam acara (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Ia lantas mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com