Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bela Jokowi yang Dianggap "Cawe-cawe" soal Pilpres 2024, Projo: Mengimbau Kan Boleh

Kompas.com - 25/05/2023, 11:21 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ikut campur terlalu dalam soal penentuan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Budi Arie mengatakan, apa yang dilakukan Jokowi saat ini masih dalam tahap wajar dalam posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Kalau soal politik praktis itu kan relatif. Politik praktis relatif sampai (sejauh) mana. Kalau mengimbau kan boleh. Kalau mengatur, menekan, itu enggak boleh,” ujar Budi dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Rabu (24/5/2023).

Dalam pandangannya, saat ini Jokowi hanya memberi saran pada partai politik (parpol) koalisi pemerintah soal penentuan capres-cawapres.

Baca juga: Ketua Projo: Jokowi Masih Upayakan Duet Ganjar dengan Prabowo

Langkah tersebut, menurut Budi Arie, tidak melanggar aturan apapun dalam perundang-undangan.

Ia juga meyakini Jokowi tahu batas kewajaran sejauh mana keterlibatannya pada parpol-parpol terkait kepentingan pilpres mendatang.

“Pak Jokowi juga tahu sebagai kepala pemerintahan, di batas mana dia bisa terlibat. Endorse secara terbuka pasti juga enggak (dilakukan),” kata Budi Arie.

Menurutnya, sikap Jokowi saat ini tak boleh dipandang negatif. Sebaliknya, jika Jokowi tak melakukan apa pun terkait pengusungan capres-cawapres, hal itu malah menunjukan ketidakpeduliannya pada kemajuan Indonesia.

“Pak Jokowi ini kan tanggung jawab, dia sebagai presiden, kepala negara, bahwa pemerintahan ke depan harus punya visi yang melompat, melanjutkan, yang sudah baik ditingkatkan, yang kurang kita perbaiki,” ujar Budi Arie.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Faktor Jokowi Tertinggi di PDI-P, Nasdem Terendah

Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan perannya hanya memberikan bisikan yang keras pada berbagai parpol soal pengusungan capres-cawapres.

Namun, sikap itu mendapatkan kritik dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jusuf Kalla meminta Jokowi tak terlalu banyak terlibat soal urusan pilpres. Sebagaimana dulu dilakukan oleh Presiden RI ke-5 dan ke-6, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sedangkan AHY menuntut agar Jokowi bersikap netral. Ia tak mau ada figur yang didukung, tapi ada pula figur yang bahkan dihalangi untuk mengikuti kontestasi.

Baca juga: Ketum Projo Sebut Jokowi Ragu Kekuatan PDI-P dan PPP Bisa Menangkan Ganjar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com