Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/05/2023, 11:21 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ikut campur terlalu dalam soal penentuan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Budi Arie mengatakan, apa yang dilakukan Jokowi saat ini masih dalam tahap wajar dalam posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Kalau soal politik praktis itu kan relatif. Politik praktis relatif sampai (sejauh) mana. Kalau mengimbau kan boleh. Kalau mengatur, menekan, itu enggak boleh,” ujar Budi dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Rabu (24/5/2023).

Dalam pandangannya, saat ini Jokowi hanya memberi saran pada partai politik (parpol) koalisi pemerintah soal penentuan capres-cawapres.

Baca juga: Ketua Projo: Jokowi Masih Upayakan Duet Ganjar dengan Prabowo

Langkah tersebut, menurut Budi Arie, tidak melanggar aturan apapun dalam perundang-undangan.

Ia juga meyakini Jokowi tahu batas kewajaran sejauh mana keterlibatannya pada parpol-parpol terkait kepentingan pilpres mendatang.

“Pak Jokowi juga tahu sebagai kepala pemerintahan, di batas mana dia bisa terlibat. Endorse secara terbuka pasti juga enggak (dilakukan),” kata Budi Arie.

Menurutnya, sikap Jokowi saat ini tak boleh dipandang negatif. Sebaliknya, jika Jokowi tak melakukan apa pun terkait pengusungan capres-cawapres, hal itu malah menunjukan ketidakpeduliannya pada kemajuan Indonesia.

“Pak Jokowi ini kan tanggung jawab, dia sebagai presiden, kepala negara, bahwa pemerintahan ke depan harus punya visi yang melompat, melanjutkan, yang sudah baik ditingkatkan, yang kurang kita perbaiki,” ujar Budi Arie.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Faktor Jokowi Tertinggi di PDI-P, Nasdem Terendah

Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan perannya hanya memberikan bisikan yang keras pada berbagai parpol soal pengusungan capres-cawapres.

Namun, sikap itu mendapatkan kritik dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jusuf Kalla meminta Jokowi tak terlalu banyak terlibat soal urusan pilpres. Sebagaimana dulu dilakukan oleh Presiden RI ke-5 dan ke-6, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sedangkan AHY menuntut agar Jokowi bersikap netral. Ia tak mau ada figur yang didukung, tapi ada pula figur yang bahkan dihalangi untuk mengikuti kontestasi.

Baca juga: Ketum Projo Sebut Jokowi Ragu Kekuatan PDI-P dan PPP Bisa Menangkan Ganjar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com