Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/05/2023, 00:15 WIB
Tari Oktaviani,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - PHL Polri merupakan singkatan dari Pegawai Harian Lepas Kepolisian Republik Indonesia. 

Pengertian dari PHL Polri sudah dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) nomor 4 tahun 2013 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal 1 poin 5 di Perkap tersebut menyebutkan "Pegawai Harian Lepas Polri yang selanjutnya disebut PHL Polri adalah pegawai honorer yang sudah bekerja/mengabdi di Polri dan sudah terdata dalam database di Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenneg PAN dan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN)".

Syarat PHL Polri

Terkait dengan masa kerja dan persyaratan menjadi PHL Polri diatur dalam ketentuan yang sedang berlaku.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 Perkap nomor 4 tahun 2013 yang berbunyi "Persyaratan masa kerja minimal, usia, jenjang pendidikan untuk pelamar sumber Pegawai Harian Lepas (PHL)/tenaga honorer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Umumnya PHL Polri melalui serangkaian seleksi seperti seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. 

Dalam pasal 9 Perkap nomor 18 tahun 2005 tentang Pengadaan PNS Polri disebutkan PHL Polri wajib mengisi dan menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari calon umum.

Dalam melamar, calon PHL Polri harus melengkapi administrasi dalam bentuk surat keputusan atau surat perintah dan atau kontrak kerja yang ada nilai nominalnya yang ditandatangani oleh
Pejabat Eselon II atau Pejabat lain yang disahkan oleh pejabat Eselon II minimal Komisaris Besar Polisi.

Calon PHL Polri juga harus mendapatkan surat pernyataan pejabat Eselon II yang menyatakan bahwa PHL yang bersangkutan telah bekerja terus menerus dan tidak terputus-putus
pada Satuan Kerjanya sesuai bidang tugas/kompetensi yang dimiliki sampai saat mendaftar.

Tugas PHL Polri

PHL Polri bertugas untuk membantu kerja-kerja polisi. Biasanya dilakukan di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Satlantas Polres atau Polsek.

Tugas PHL Polri tidak hanya mencakup administrasi saja namun bisa menjadi petugas bagian lain sesuai dengan satuan kerjanya. Seperti fotografer, petugas kesehatan, kebersihan dan lainnya. Tugas PHL bergantung pada posisi tenaga kerja yang sedang diperlukan. 

Bisakah PHL Polri menjadi PNS?

PHL Polri tidak bisa semerta-merta menjadi PNS walaupun sudah bekerja lama. Pengangkatan atau penerimaan PNS atau PPPK dilakukan melalui tahapan seleksi atau tes/ujian sesuai ketentuan yang berlaku.

Jikapun ada pendataan PHL Polri yang tercantum dalam database petugas Polri maka bukan untuk diangkat langsung menjadi PNS atau PPPK, tapi hanya bersifat pendataan guna pemetaan terkait jumlah Pegawai Non ASN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak, Wamentan Harvick Jadi Mentan Ad Interim

Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak, Wamentan Harvick Jadi Mentan Ad Interim

Nasional
Pimpin Ratas soal Mitigasi El Nino, Jokowi Beri 3 Perintah

Pimpin Ratas soal Mitigasi El Nino, Jokowi Beri 3 Perintah

Nasional
KPK Cecar Istri Sekretaris MA Hasbi Hasan soal Aliran Dana ke Rekening 'Orang Dekat'

KPK Cecar Istri Sekretaris MA Hasbi Hasan soal Aliran Dana ke Rekening "Orang Dekat"

Nasional
Hasto Sebut Bakal Cawapres Ganjar Tak Jauh dari Nama yang Beredar, tapi Ingatkan soal Pilpres 2019

Hasto Sebut Bakal Cawapres Ganjar Tak Jauh dari Nama yang Beredar, tapi Ingatkan soal Pilpres 2019

Nasional
Soal Mentan Syahrul Hilang Kontak Usai Rumahnya Digeledah, KPK Akan Terus Usut Kasus Korupsi di Kementan

Soal Mentan Syahrul Hilang Kontak Usai Rumahnya Digeledah, KPK Akan Terus Usut Kasus Korupsi di Kementan

Nasional
Djarot Sebut Nama-nama Ini Masih Masuk Kandidat Bakal Cawapres Ganjar

Djarot Sebut Nama-nama Ini Masih Masuk Kandidat Bakal Cawapres Ganjar

Nasional
Mentan Syahrul Hilang Kontak di Luar Negeri, Imigrasi Belum Diminta KPK Mencari

Mentan Syahrul Hilang Kontak di Luar Negeri, Imigrasi Belum Diminta KPK Mencari

Nasional
UU IKN Baru: Pengusaha Perumahan yang Bangun Rumah di IKN Akan Diberikan Insentif

UU IKN Baru: Pengusaha Perumahan yang Bangun Rumah di IKN Akan Diberikan Insentif

Nasional
Pasal 42 UU IKN Baru: Peraturan yang Bertentangan dengan Pembangunan IKN Dinyatakan Tak Berlaku

Pasal 42 UU IKN Baru: Peraturan yang Bertentangan dengan Pembangunan IKN Dinyatakan Tak Berlaku

Nasional
Wamentan Sebut Mentan SYL Seharusnya Sudah Kembali ke Indonesia Akhir Pekan Lalu

Wamentan Sebut Mentan SYL Seharusnya Sudah Kembali ke Indonesia Akhir Pekan Lalu

Nasional
Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula

Nasional
UU IKN Baru, Pemerintah Buka Hak Guna Usaha Maksimal 95 Tahun

UU IKN Baru, Pemerintah Buka Hak Guna Usaha Maksimal 95 Tahun

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Baru Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Polri Tangkap 5 Tersangka Baru Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Nasional
Polri Tangkap 1.532 Tersangka Kasus Narkoba, Sita 407.842 Gram Sabu hingga 48.443 Kg Ganja

Polri Tangkap 1.532 Tersangka Kasus Narkoba, Sita 407.842 Gram Sabu hingga 48.443 Kg Ganja

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Didakwa Perkaya Diri Sebesar Rp 155,4 Miliar

Kasus Pengadaan Lahan di Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Didakwa Perkaya Diri Sebesar Rp 155,4 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com