Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hanif Sofyan
Wiraswasta

Pegiat literasi di walkingbook.org

Ke Mana Bola Salju Menara BTS 4G Menghantam Sasaran?

Kompas.com - 24/05/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KATA orang, “gosip” itu artinya “digosok makin sip”. Masih ingat dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD ketika kasus Ferdy Sambo bergulir?

"Itu karangan, tapi menjijikan, hanya orang dewasa yang bisa dengar itu. Itu karangan, tapi seakan-akan kita nonton film porno," kata Mahfud ketika itu.

Pada akhirnya kasus itu terbongkar dengan motif yang disodorkan kurang lebih berlatar 18+, seperti pernyataan Mahfud MD.

Apakah dalam kasus paling hangat tentang dugaan korupsi BTS, yang memunculkan informasi adanya aliran dana korupsi pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G mengarah ke tiga partai, juga akan kembali membongkar terang kasus sebenarnya?

Sejauh ini berita “gelap” itu ditanggapi Mahfud, Plt Plt Menteri Komunikasi dan Informatika, hanya sebagai gosip politik dan telah dilaporkannya kepada Presiden Jokowi.

Ia tak mau mendahului proses hukum dan menyatakan tidak akan masuk lebih jauh ke dalam kasus tersebut. Ini masalah hukum, tak ada politisasi, tegasnya.

Publik baru akan mendapat kejelasan infonya jika proses hukum yang sedang berjalan telah masuk dalam gelar perkara persidangan.

Gosip politik?

“Saya juga sudah lapor soal itu ke presiden, ‘Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini’. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, saya persilakan kejaksaan atau KPK (untuk mendalami),” kata Mahfud.

Tentu kita tak mau menganggap informasi itu sekadar “gosip”. Publik juga maklum jika berita itu sangat “sensitif” karena bisa menjadi “gosip politik” yang panas. Apalagi pernyataan Mahfud MD yang punya tendensi dimaknai sebagai “urusan politik” sudah tersiar ke ruang publik.

Netizen “penguasa medsos” akan kasak kusuk mencari tahu kebenarnnya sampai terkuak. Jika benar akan bergulir layaknya “bola salju”.

Pernyataan itu mengindikasikan bahwa kasus ini sebagaimana diyakini oleh awam, tidak sederhana dan “ada apa-apanya”.

Apalagi perkara ini melibatkan uang begitu besar yang bisa “mengongkosi” kepentingan politik bagi siapapun yang terlibat. Gelanggang politik itu tidak murah!

Bayangkan saja, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditaksir mencapai Rp 8,03 triliun.

Sejauh ini langkah Kejaksaan Agung telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aset dan aliran dana kasus BTS 4G Bakti kominfo.

Johnny Gerard Plate resmi jadi tersangka kasus korupsi pengadaan BTS 4G. Proyek yang melibatkan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), di mana Direktur Utamanya Anang Latif juga jadi tersangka dalam kasus sama.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com