Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Pertemuan Prabowo-Megawati Percuma, Desmond: Mana Mungkin Ganjar Mau Jadi Wakil

Kompas.com - 23/05/2023, 15:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menilai, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tak akan menghasilkan sesuatu.

Pasalnya, Megawati dan PDI-P telah memutuskan untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres). Pada saat yang sama, Gerindra telah mengusung Prabowo sebagai bacapres.

Hal itu membuat ia berpandangan bahwa Mega tak ingin Ganjar menjadi bakal cawapres Prabowo.

Baca juga: Saat Gibran Disentil agar Waspada dan Pastikan Tegak Lurus pada Megawati...

"Kan pertanyaannya, Megawati sudah mengumumkan Ganjar ya. Mana mungkin Ganjar mau jadi wakil Prabowo?" kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Ia menambahkan, keputusan Gerindra untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal capres sudah tidak bisa diubah sehingga ia tak bisa melihat apa tujuan di balik pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

"Prabowo sudah ditetapkan oleh partai sebagai calon presiden. Ketemu untuk apa? Kecuali Ganjar mau jadi wakilnya Pak Prabowo," ujar dia.

Baca juga: BERITA FOTO: Pesan Megawati ke Gibran, Banyak yang Dansa Politik

Diberitakan sebelumnya, Megawati dan Prabowo direncanakan bertemu.

Namun, belum ada satu pun pihak dari PDI-P dan Gerindra memastikan jadwal pertemuan itu.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya masih mencari waktu yang tepat untuk menggelar pertemuan antara Megawati dan ketua umum partai politik lain.

Menurut dia, Megawati saat ini masih memiliki kesibukan yang tak bisa ditinggalkan. Salah satunya, menyiapkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional PDI-P yang akan dilangsungkan pada 6-8 Juni mendatang.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Partai Pengusung Ganjar 26,2 Persen, Anies 18,1 Persen

"Ya, nanti kita akan lihat. Kan, ada element of surprise di setiap kegiatan," ungkap Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (22/5/2023).

"Kami mencari momentum yang tepat di dalam mendapatkan dukungan untuk Pak Ganjar Pranowo," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com