Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Kepemimpinan Nasional "Kompas": Penyelesaian Suap dan Penyediaan Lapangan Kerja Harus Dituntaskan Pemerintah

Kompas.com - 23/05/2023, 13:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Harian Kompas telah merilis hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) 2023.

Survei ini berisi catatan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah, persepsi publik terkait elektabilitas partai politik, dan persepsi publik terhadap elektabilitas calon presiden (capres).

Dilansir pemberitaan Harian Kompas pada Senin (22/5/2023), survei dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023.

Hasil survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mencapai 70,1 persen.

Hasil ini mencatat kenaikan 0,8 persen dari survei yang dilakukan pada Januari 2023.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Partai Pengusung Ganjar 26,2 Persen, Anies 18,1 Persen

Dari empat bidang yang dikaji, penegakan hukum berada di posisi keempat, yakni terendah tingkat apresiasi publiknya sebesar 59 persen.

Kemudian, diikuti ekonomi 59,5 persen, politik keamanan 74,4 persen, dan kesejahteraan sosial 78 persen.

Apabila didalami lagi bidang penegakan hukum, rata-rata sub-bidangnya juga tidak lebih dari 53 persen. Misalnya, menuntaskan kasus hukum 57,7 persen, dan menuntaskan kasus hak asasi manusia 55,5 persen.

Kemudian, menjamin perlakuan yang sama untuk semua warga 55,3 persen, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme 53,8 persen, serta memberantas suap dan jual beli kasus hukum 42,4 persen.

Selanjutnya, apreasiasi publik yang rendah tercatat kepada upaya pemerintah menyediakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran 43,8 persen.

"Hanya dua bidang yang masih di bawah 50 persen. Pertama, soal suap menyuap dalam penuntasan kasus dan kedua mengenai pengangguran dan lapangan kerja. Ini menjadi masukan penting kepada pemerintah demi penuntasan tugas yang lebih optimal," ujar Redaktur Pelaksana Harian Kompas Adi Prinantyo dalam diskusi daring melalui Twitter Spaces, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 83,4 Persen Pemilih Jokowi-Maruf Puas dengan Kinerja Pemerintah, tapi...

Adi mengatakan, jika kinerja di dua bidang tersebut semakin diperbaiki maka bisa mewariskan legacy yang baik bagi pemerintah Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Selain itu, menurutnya, adanya kepuasan di dua bidang yang masih di bawah 50 persen itu menjadi pengingat kepada para anggota Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Khususnya, bagi menteri-menteri yang akan maju sebagai calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres) maupun calon legislatif (caleg).

"Bahwa boleh saja mulai menggarap popularitasnya dan elektabilitasnya, tapi mohon jangan dilupakan bahwa masa tugas pemerintahan ini masih berjalan. Rakyat masih menanti kinerja terbaik yang lain dari pemerintah," kata Adi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 70,1 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Jokowi-Maruf

Halaman:


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com