Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepekan Pendaftaran Bacaleg: Partai "Deadliner", Jalanan Macet, dan Artis yang Jadi Andalan "Vote Getter"

Kompas.com - 15/05/2023, 07:40 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR akhirnya ditutup pada Minggu (14/5/2023) malam. Tak kurang dari 18 partai politik yang sebelumnya dinyatakan sebagai peserta pemilu, yang mendaftar.

Partai Buruh menjadi partai terakhir yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU pada minggu malam, setelah seharian hingar bingar pendaftaran berlangsung seharian. Total, ada tujuh parpol yang mendaftar secara serempak, kemarin.

Selain Partai Buruh, enam parpol lainnya yaitu Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat, Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gelora, dan Golkar.

Baca juga: Pendaftaran Selesai, KPU Verifikasi Administrasi Berkas Bacaleg hingga 23 Juni

KPU sendiri diketahui sudah membuka proses pendaftaran itu sejak 1 Mei yang lalu. Namun, pendaftaran parpol baru mulai ramai selama sepekan terakhir.

Berbagai kejadian menarik terekam selama proses pendaftaran itu. Apa saja?

PKS pertama

Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai pertama yang mendaftarkan bacalegnya ke KPU pada 8 Mei lalu. Tanggal itu sengaja dipilih menyesuaikan dengan nomor urut delapan yang kini dipakai PKS di Pemilu 2024.

Iring-iringan senam dan marching band mewarnai proses penyerahan berkas pendaftaran, menambah semarak suasana di sepanjang Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, lokasi KPU berada.

Keriuhan simpatisan pun juga terlihat pada penyerahan berkas bacaleg parpol lainnya. Mengikuti jejak PKS, mereka juga membawa arak-arakan hingga parade budaya ketika menyerahkan berkas itu.

Secara berurutan, Hanura menjadi partai kedua yang menyerahkan berkas pada Rabu (10/5/2023). Disusul kemudian oleh PDI Perjuangan, Nasdem, Partai Ummat dan Partai Garuda pada Kamis (11/5/2023).

Selanjutnya ada Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan pada Jumat (12/5/2023) dan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Sabtu (13/5/2023).

Baca juga: Partai Buruh Jadi Parpol Terakhir Daftar Bacaleg ke KPU, Sempat Bawa Printer

Sementara pada Minggu (14/5/2023) kemarin, ada tujuh parpol seperti yang disebutkan di atas yang menyusul mendaftar.

PDI-P dan Nasdem tak saling bertemu

Meskipun mendaftar pada hari yang sama, elite PDI-P dan Nasdem tidak saling bertemu di Kantor KPU. Padahal, jadwal pendaftaran bacaleg kedua parpol hanya terpaut sejam.

 

Elite PDI-P mendaftarkan terlebih dulu bacalegnya ke KPU. Rombongan elite PDI-P tiba menggunakan dokar diiringi pawai budaya pada pukul 09.42 WIB. Mereka pun selesai melakukan pendaftaran dan meninggalkan kantor KPU pada pukul 11.13 WIB.

Sekitar 40 menit setelah rombongan PDI-P pergi, elite Partai Nasdem baru terlihat memasuki kantor KPU.

Anggota DPR Fraksi PDI-P Krisdayanti naik delman menuju KPU dalam pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) 2024, Kamis (11/5/2023) pagi KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Anggota DPR Fraksi PDI-P Krisdayanti naik delman menuju KPU dalam pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) 2024, Kamis (11/5/2023) pagi

Diketahui, belakangan hubungan PDI-P dan Partai Nasdem seperti "perang dingin" setelah Nasdem, yang sebetulnya merupakan partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi, memutuskan membuat poros politik sendiri pada Pemilu 2024 dengan mengusung Anies Baswedan.

Nasdem diketahui sempat memasukkan nama Ganjar Pranowo, kader PDI-P, sebagai salah satu kandidat yang berpeluang mereka usung sebagai capres 2024, sebelum pilihan akhirnya jatuh kepada Anies Baswedan.

Hal ini sempat memicu komentar Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang mengaku heran ada partai politik mengusung orang yang bukan kadernya.

Baca juga: PKN Daftarkan 580 Bacaleg ke KPU RI

Selain itu, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat juga pernah berkomentar bahwa menteri-menteri Jokowi yang berasal dari partai besutan Surya Paloh itu sebaiknya mengundurkan diri, karena dianggap sudah tak sejalan dengan visi presiden.

Halaman:


Terkini Lainnya

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com