Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Komisi IX Minta Pemerintah Serius Perjuangkan Nakes Honorer Jadi ASN

Kompas.com - 11/05/2023, 11:44 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Itet Tridjajati Sumarijanto meminta pemerintah serius memperjuangkan nasib para tenaga kesehatan (nakes) honorer.

Utamanya, kata dia, mewujudkan keinginan nakes honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pernyataan tersebut Itet sampaikan menyusul adanya desakan dari para nakes untuk dapat diangkat menjadi ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menurut legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, keinginan nakes honorer dapat diwujudkan apabila mengacu kepada beberapa hal.

“Di antaranya adalah masalah kuota atau jatah penerimaan pegawai honorer di lingkungan nakes,” ujar Itet dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (11/5/2023).

Baca juga: 5 Alasan yang Bikin Madu Baik bagi Kesehatan Ginjal

Selain itu, lanjut dia, para calon tenaga kerja kesehatan tersebut juga belum mendapatkan pemahaman terkait jenjang pekerjaan yang seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu.

Itet tak menampik, salah satu permasalahan transformasi kesehatan saat ini adalah pemerataan sumber daya manusia (SDM) nakes.

"Sebenarnya masalah peluang nakes honorer untuk menjadi tenaga ASN cukup terbuka, asalkan ada kuota atau tidak? Namun, (hal) yang lebih penting dari itu semua adalah, sosialisasi di awal, ketika para nakes honorer itu ingin memulai pekerjaannya," ucap legislator asal Lampung itu.

Lebih lanjut Itet mengatakan, nakes honorer senior di beberapa negara maju seperti Australia cenderung lebih diprioritaskan.

Baca juga: DIM RUU Kesehatan: Nakes yang Lalai dan Sebabkan Kematian Paisen Dipidana 6 Tahun 8 Bulan

Nakes tersebut diprioritaskan karena adanya pengalaman yang dimiliki dan "jam terbang" yang cukup tinggi.

Menurut Itet, pihak rumah sakit (rs) sebaiknya tidak memilih tenaga kerja junior dalam menetapkan tenaga honorer menjadi ASN. Apalagi, alasannya hanya karena junior lebih menguasai teknologi dibanding nakes senior.

“Karena pada praktiknya walaupun pegawai junior major menguasai teknologi, mereka juga harus belajar dari para seniornya yang sudah memiliki pengalaman panjang,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Itet, pihak rs harus menghargai para nakes senior dengan memberikan kursus tambahan tentang teknologi digital.

Dengan demikian, tidak terjadi kecemburuan dari para nakes senior yang melihat juniornya mendapatkan insentif yang lebih besar.

Baca juga: Dapat Insentif, Penjualan Mobil Listrik Naik 44 Persen

"Ada baiknya perusahaan dalam hal ini pihak rs untuk memilih para nakes yang senior daripada tenaga kerja baru yang minim pengalaman. Kecenderungan di negara kita, mereka lebih memilih tenaga kerja baru yang minim pengalaman,” imbuh Itet.

Ia menjelaskan bahwa pekerja honorer harus memiliki bekal pendidikan dan pengalaman yang cukup, sebelum akhirnya diterima sebagai ASN.

Itet menilai, permasalahan tersebut merupakan pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang tidak mudah.

Sementara itu, menyikapi unjuk rasa penolakan RUU Kesehatan, Itet berharap, para nakes bersabar.

Baca juga: Dalam Pembahasan RUU Kesehatan, Komisi IX DPR Janji Kawal Aspirasi dari Seluruh Pihak

Pasalnya, masalah tersebut masih dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang akan dibahas pada masa persidangan berikutnya, terlebih saat ini anggota DPR RI sedang memasuki masa reses.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com