Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membangun Sistem Pertahanan Udara IKN, Mewaspadai Persaingan Geopolitik, Mengantisipasi Ancaman

Kompas.com - 06/05/2023, 18:23 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - "In the air, the defensive has no value at all. He who is unprepared is lost (Di udara, pertahanan menjadi tidak berarti sama sekali. Siapa pun yang tidak siap akan kalah)," tulis Jenderal Giulio Douhet, seorang ahli strategi kekuatan udara Italia, dalam bukunya berjudul "The Command of the Air".

Giulio menyoroti pentingnya pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan sebuah negara. Di dalam buku tersebut, ia juga mengatakan bahwa peperangan di masa depan akan dipenuhi dengan teknologi udara. Siapa yang tidak siap, dia akan kalah.

Sebagai negara kepulauan yang luas, wilayah udara Indonesia sekitar 81 persen dari total wilayah udara ASEAN, merujuk data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca juga: Lima Hari Jalankan Misi, Pesawat Boeing 737 TNI AU Evakuasi 344 WNI dan 15 WNA dari Sudan

Bila dibentangkan, jarak antara Banda Aceh hingga Jayapura mencapai 5.121 kilometer, hampir sama dengan jarak bentang dari barat ke timur benua Eropa (5.300 kilometer). Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah menyebut untuk menempuh penerbangan langsung dari Aceh ke Jayapura, diperlukan waktu tak kurang dari 9 jam 15 menit.

Sejauh ini, ada 14 pangkalan udara (lanud) TNI Angkatan Udara Tipe A yang bertugas mendukung pertahanan serta menjaga kedaulatan udara. 

Di dalamnya terdapat skadron udara yang menjadi "kandang" bagi pesawat-pesawat tempur, perlengkapan serta awak TNI AU untuk mendukung gelar pengamanan, pertahanan serta operasi taktis udara. Di samping juga melaksanakan pengawalan bagi VIP dan VVIP.

Baca juga: Akhir Damai Arogansi TNI AU yang Tendang Motor Emak-emak di Bekasi, Sri Dewi Maafkan Praka ANG

Pekerjaan skadron udara dalam menjaga kedaulatan negara pun dalam waktu dekat akan bertambah seiring dengan pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Alhasil, pemerintah berencana membangun satu lanud baru tipe A untuk mendukung kegiatan operasi pengamanan tersebut.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo mengungkapkan, pembangunan lanud baru ini akan turut menggeser dua skadron, yakni Skadron 17 dan Skadron 45, yang bertugas mendukung kegiatan presiden dan wakil presiden.

Selain itu, juga akan dibentuk pemandu sektor udara IKN. Organisasi yang kini telah terbentuk itu akan digeser sepaket dengan akan digeser dengan alat utama sistem persenjataan TNI AU yang baru.

crew pesawat menunggu kesiapan penerjun sebelum memasuki pesawat. Sebanyak 50 penerjun melakukan atraksi terjun payung di Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indoensia (TNI) Angkatan Udara (AU)KOMPAS.COM/AGIE PERMADI crew pesawat menunggu kesiapan penerjun sebelum memasuki pesawat. Sebanyak 50 penerjun melakukan atraksi terjun payung di Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indoensia (TNI) Angkatan Udara (AU)

“Nantinya akan kita relokasi ke sana dengan alutsista baru, tentunya yang bisa menjamin keamanan wilayah udara khusus di daerah IKN,” ucap KSAU awal April 2022 lalu.

Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsekal Madya M Tony Hardjono mengungkapkan, salah satu alutsista TNI AU yang akan dibangun di lanud baru itu adalah sistem radar.

"Yang pasti di sana, Koopsudnas membangun radar, ada landasan juga," ujar Tony di Mako Koopsudnas.

Adapun radar itu difungsikan untuk memantau pergerakan pesawat yang melintas di langit IKN.

Baca juga: Arogansi Oknum TNI AU Praka ANG yang Berujung Permintaan Maaf Panglima TNI

KASAU periode 2002-2005 Chappy Hakim berharap, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat menjadi momentum bagi TNI untuk membangun sistem pertahanan yang lebih proporsional.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com