Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ajak Masyarakat Kawal Penyaluran BBM Subsidi, BPH Migas: Demi APBN Tepat Sasaran

Kompas.com - 06/05/2023, 15:15 WIB
Inang Sh ,
Anissa DW

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengajak masyarakat menjadi bagian dan berperan aktif dalam menyukseskan program subsidi tepat sasaran.

"Kami mengimbau dan membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat demi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita yang tepat sasaran, mengingat angka tersebut berbanding lurus dengan jumlah kuota BBM yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Dia mengatakan itu dalam kegiatan Sinergi BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/5/2023).

Saleh juga menyebutkan, dukungan masyarakat terhadap pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran sangat berarti dan penting mengingat pengguna BBM subsidi cukup beragam.

Baca juga: BPH Migas Paparkan Keberhasilan Posko Nasional Sektor ESDM, dari Pasokan Energi hingga Antisipasi Kebencanaan

“Konsumen pengguna yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi tersebut diklasifikasikan dalam beberapa sektor, seperti pertanian, perikanan, kendaraan pribadi, dan lain-lain," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (6/5/2023).

Pada kesempatan itu, Saleh juga memantau beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) guna memastikan penyediaan dan pendistribusian BBM berjalan dengan baik.

Sales Branch Manager (SBM) Region I Bandung Pertamina Patra Niaga Warih Wibowo menambahkan, partisipasi masyarakat dalam pemahaman konsumsi BBM subsidi bagi kelompok tertentu penting demi pertumbuhan ekonomi dan kondisi lingkungan yang lebih baik lagi.

“Tentunya, masyarakat perlu memahami penggunaan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi kendaraan dan menyambut positif program subsidi tepat MyPertamina untuk kebutuhan energi bagi mereka yang berhak," ungkap Warih.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menyampaikan, BBM subsidi harus sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan dipergunakan secara tepat, yaitu tepat volume dan tepat peruntukannya.

Baca juga: Penyaluran Bensin Nasional Naik, BPH Migas Pastikan Pasokannya Tetap Aman untuk Puncak Arus Balik Mudik

Diah juga mengajak masyarakat untuk membangun kepedulian dalam menggunakan BBM, baik BBM subsidi dan nonsubsidi.

"Mari kita bersama-sama mengawasi penggunaan BBM subsidi karena hal ini adalah salah satu cara kita mencintai negeri kita, Indonesia," tuturnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com