JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hanya mengundang pimpinan partai koalisi pendukung pemerintahan dinilai bakal menimbulkan persoalan karena terkesan hanya mengajak segelintir kelompok buat membangun Indonesia pada masa pemerintahan mendatang.
Pengamat komunikasi politik Effendi Gazali mengatakan, seharusnya Jokowi tidak pilih-pilih dan mengajak seluruh partai politik, termasuk oposisi, jika menginginkan pembangunan ke depan bisa dijalankan secara gotong-royong seperti yang kerap didengungkan.
"Habis Lebaran itu halalbihalalnya dengan seluruh partai politik dulu, karena Indonesia ke depan yang mau jadi empat besar ekonomi dunia itu juga harus mengajak semuanya, termasuk partai-partai di luar pemerintah," ujar Effendi seperti dikutip dari program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (3/5/2023).
Baca juga: Nasdem Tak Masalah jika Dianggap Bukan Parpol Pendukung Jokowi Lagi, tapi...
Menurut Effendi, sejauh ini capaian yang diinginkan Presiden Jokowi adalah pembangunan yang berkesinambungan.
Maka dari itu menurut Effendi, seharusnya upaya pembangunan yang berkesinambungan bukan hanya dititipkan kepada partai politik pendukung pemerintah saja.
Akan tetapi, partai lain yang di luar pemerintah tentu perlu dirangkul agar mimpi Indonesia menjadi negara maju bisa diwujukan bersama.
Baca juga: PPP Akan Temui Jokowi di Istana, Serahkan Hasil Rapimnas yang Putuskan Mengusung Ganjar
Bahkan Effendi secara khusus menyebutkan dalam pertemuan itu Jokowi tidak mengajak partai politik yang berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang dihuni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Seakan-akan Indonesia ke depan itu tidak mengajak Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kan Indonesia ke depan itu harus mengajak semua. Di Pilpres 2024, tetap saja presiden yang terpilih adalah Presiden untuk seluruh bangsa Indonesia," ujar Effendi.
Maka dari itu Effendi menilai kurang tepat jika Jokowi hanya merangkul partai koalisi pemerintah untuk tetap rukun dan padu supaya agenda pembangunan yang berkesinambungan tetap berjalan, dan mengesampingkan partai-partai di luar pemerintahan.
Baca juga: Demokrat Cari Informasi dari PKB soal Pertemuan 6 Ketum Parpol dengan Jokowi
Menurutnya pesan tersebut perlu juga disampaikan kepada partai di luar pemerintah agar perjalanan proses demokrasi tidak selalu berkutat dengan persaingan sengit yang bisa menyeret masyarakat ke dalam konflik.
Sebelumnya diberitakan, enam pimpinan partai politik pendukung pemerintah diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023), malam lalu.
Sebanyak 3 dari 6 pimpinan partai yang dipanggil ada yang merangkap jabatan sebagai menteri.
Mereka adalah Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dan Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.