Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/05/2023, 16:08 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto supaya kelompok yang menjadi pemenang dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak berprinsip "winner takes it all" dinilai sebagai sinyal supaya mereka dirangkul dalam pemerintahan buat mempertahankan stabilitas nasional.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga usai bertemu dengan petinggi Partai Demokrat di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023) pekan lalu.

"Secara personal, pernyataan Airlangga ini kode keras bahwa siapapun yang kelak menang pilpres mesti tetap melibatkan Golkar, agar stabilitas pemerintahan terjaga sebagaimana pakem selama ini yang diperankan oleh partai berlambang beringin," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/5/2023).

Sejak didirikan pada 20 Oktober 1964, Partai Golkar tidak pernah berada dalam posisi di luar pemerintahan. Selain itu, partai berlambang pohon beringin itu adalah partai besar dan mempunyai struktur yang lengkap hingga pedesaan.

Baca juga: Bertemu di Rumah SBY, Demokrat-Golkar Bahas Kemunduran Demokrasi

Maka dari itu Agung menilai pernyataan Airlangga sebagai sinyal supaya Partai Golkar tetap ingin berada di dalam pemerintahan, terlepas apakah mereka menjadi bagian dari kelompok yang menang atau kalah.

Di sisi lain, Agung menilai pernyataan Airlangga juga sebagai bentuk manuver supaya sosoknya diperhitungkan dalam bursa bakal calon wakil presiden (Cawapres) 2024.

Karena elektabilitas Airlangga saat ini belum memungkinkan untuk bersaing dengan tokoh-tokoh politik seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Rasyid Baswedan di dalam bursa bakal calon presiden 2024.

Di sisi lain, elektabilitas Ridwan Kamil yang belum lama ini bergabung dengan Partai Golkar berada di atas Airlangga, dan namanya diperhitungkan dalam bursa calon wakil presiden.

Agung mengatakan, secara elektoral Golkar memang harus terus bermanuver menimbang poros-poros koalisi pilpres yang terbentuk selama ini berdasarkan figur capres.

Baca juga: BERITA FOTO: Bertemu di Cikeas, AHY-Airlangga Kenang Kebersamaan Demokrat-Golkar Era SBY

"Setidaknya dengan manuver politik yang atraktif, kans Airlangga untuk menjadi cawapres tetap terbuka walaupun kemungkinannya sementara ini kecil karena terkait elektablitas Airlangga yang minim. Apalagi di sisi yang lain, masing-masing poros sudah juga memiliki nama-nama cawapres potensial," ucap Agung.

Sebelumnya diberitakan, Airlangga berharap para pemenang Pemilu dan Pilpres 2024 tidak meniru prinsip demokrasi seperti di Amerika Serikat, di mana ketika partai yang unggul dalam Pemilu dan Pilpres menguasai semuanya dan tidak memberikan ruang bagi partai politik pesaingnya.

"Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan 'the winner takes it all'. Artinya, kita ini kan Indonesia raya, kita bukan seperti Amerika, demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner takes it all," kata Airlangga.

Airlangga mengibaratkan membangun Indonesia seperti tim nasional sebuah cabang olahraga yang membela nama Indonesia.

Ia mengatakan, pemain-pemain yang masuk tim nasional pun biasanya tidak hanya berasal dari tim yang menjuarai kejuaraan di dalam negeri.

Baca juga: AHY-Airlangga Kenang Kebersamaan Demokrat-Golkar pada Era SBY

Dalam konteks politik, Airlangga menilai sistem tersebut bakal menciptakan pelaksanaan pemilu yang membahagiakan, bukan yang memecah belah bangsa.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ganjar Janji Dirikan Puskemas Pembantu di Setiap Desa NTT untuk Tekan Stunting

Ganjar Janji Dirikan Puskemas Pembantu di Setiap Desa NTT untuk Tekan Stunting

Nasional
Alex dan Saut Juga Mendengar Cerita Agus Dimarahi dan Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Setnov

Alex dan Saut Juga Mendengar Cerita Agus Dimarahi dan Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Setnov

Nasional
Istana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Tanggapi Megawati soal Penguasa Seperti Orde Baru

Istana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Tanggapi Megawati soal Penguasa Seperti Orde Baru

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Semestinya yang Direvisi UU Tipikor, Bukan UU KPK

Agus Rahardjo Sebut Semestinya yang Direvisi UU Tipikor, Bukan UU KPK

Nasional
Janji Carikan Alutsista Terbaik untuk TNI AU, Prabowo: Bukan Mau Gagah-gagahan

Janji Carikan Alutsista Terbaik untuk TNI AU, Prabowo: Bukan Mau Gagah-gagahan

Nasional
Kisah Pertemanan Puluhan Tahun Prabowo dan SBY: Sempat Bersaing, Kini Seiring

Kisah Pertemanan Puluhan Tahun Prabowo dan SBY: Sempat Bersaing, Kini Seiring

Nasional
Prabowo-Gibran Hadiri Rakornas TKN-TKD Hari Ini, Perdana Tampil Bersama di Masa Kampanye

Prabowo-Gibran Hadiri Rakornas TKN-TKD Hari Ini, Perdana Tampil Bersama di Masa Kampanye

Nasional
Wapres Tegaskan Pemberi Kerja Harus Konsisten Jamin Hak Pekerja

Wapres Tegaskan Pemberi Kerja Harus Konsisten Jamin Hak Pekerja

Nasional
Klaim Tak Pernah Gunakan Jasa 'Buzzer', Anies: Kalau Pakai, Enggak Babak Belur Begini

Klaim Tak Pernah Gunakan Jasa "Buzzer", Anies: Kalau Pakai, Enggak Babak Belur Begini

Nasional
Sudirman Said: Jangan Nafsu Berlebih Keluarkan Anggaran, apalagi Diselewengkan untuk Politik

Sudirman Said: Jangan Nafsu Berlebih Keluarkan Anggaran, apalagi Diselewengkan untuk Politik

Nasional
'Flashback' Saut Situmorang soal Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi gara-gara Kasus Setnov

"Flashback" Saut Situmorang soal Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi gara-gara Kasus Setnov

Nasional
Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

Nasional
KSAD Maruli Beri Saran ke Mabes TNI agar Pengadaan Air Bersih Dimasifkan

KSAD Maruli Beri Saran ke Mabes TNI agar Pengadaan Air Bersih Dimasifkan

Nasional
Hari Kedua di Dubai, Presiden Jokowi Akan Hadiri Pembukaan WCAS COP28

Hari Kedua di Dubai, Presiden Jokowi Akan Hadiri Pembukaan WCAS COP28

Nasional
KPK Panggil Dirjen Perkeretaapaian dan Sekjen Kemenhub sebagai Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA

KPK Panggil Dirjen Perkeretaapaian dan Sekjen Kemenhub sebagai Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com