Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Denon Prawiraatmadja
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan

Mengelola Mudik Lebaran yang Aman dan Berkesan

Kompas.com - 16/04/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MUDIK Lebaran 2023 ini diprediksi akan sangat semarak. Diprediksi ada penambahan jumlah pemudik secara nasional dibanding tahun lalu.

Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, pada 2022 lalu jumlah pemudik sebanyak 85,5 juta orang. Sedangkan tahun ini, jumlahnya diprediksi mencapai 123,8 juta orang atau naik 44,79 persen.

Mengelola pergerakan orang sebanyak itu dengan berbagai moda transportasi, tentu merupakan tantangan tersendiri. Apalagi waktu yang diperlukan tidak terlalu panjang.

Secara resmi, pemerintah memberikan cuti bersama bagi masyarakat selama 7 hari, termasuk 2 hari untuk libur Idul Fitri, yaitu pada 19-25 April 2023. Masyarakat bisa memperpanjang cuti secara pribadi sampai 30 April 2023.

Pemerintah juga telah menyiapkan sarana dan prasarana, terutama angkutan umum massal untuk membantu memperlancar pergerakan para pemudik.

Angkutan umum massal yang telah disiapkan di antaranya 57.693 unit bus di 111 terminal, 209 unit kapal penyeberangan (ASDP), 412 unit pesawat terbang pada 51 bandara domestik dan 16 bandara internasional, 26 kapal penumpang, 111 kapal perintis, 773 kapal swasta pada 260 pelabuhan, serta 605 gerbong kereta per hari pada 145 stasiun.

Keselamatan dan keamanan

Dalam setiap momentum liburan, yang perlu diperhatikan tentunya adalah keselamatan dan keamanan. Keselamatan secara garis besar terkait perjalanan atau operasional dari tempat asal sampai ke tempat tujuan.

Jangan sampai dalam perjalanan tersebut terjadi insiden atau kecelakaan yang dapat memengaruhi liburan para pemudik.

Sedangkan keamanan menyangkut hal-hal pelanggaran hukum. Misalnya, pencurian barang pemudik, pencurian alat transportasi bahkan hingga pembunuhan.

Keselamatan dan keamanan harus diperhatikan secara serius. Tidak hanya oleh para pemudik, tapi juga stakeholder lain seperti pemerintah dengan berbagai kementerian dan lembaga (Kementerian Perhubungan, kepolisian, BUMN dan lainnya) serta operator transportasi baik darat-laut-udara-kereta api.

Dalam hal keselamatan dan keamanan ini sudah merupakan keharusan yang dilaksanakan sehari-hari atau dalam setiap operasional transportasi.

Dengan demikian, yang diperlukan hanya peningkatan kuantitasnya mengingat jumlah penumpang akan melonjak tajam.

Biasanya sebelum masuk pada musim mudik, sudah dilakukan rampcheck terhadap moda transportasi seperti bus, kereta, kapal dan pesawat. Sehingga keselamatan dan keamanan bagi pergerakan jutaan pemudik dalam waktu singkat tetap terjamin.

Kenyamanan

Selain keselamatan dan keamanan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kenyamanan para pemudik, terutama selama perjalanan dari tempat asal sampai tempat tujuan.

Kenyamanan ini menyangkut banyak hal, seperti kelancaran perjalanan hingga harga tiket transportasi umum seperti bus, kereta, kapal hingga pesawat.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com