Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Tentang Korupsi di Negeri Ini

Kompas.com - 13/04/2023, 11:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. ~Lord Acton~


KORUPSI. Kalau kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, parahnya korupsi di negeri ini bisa digambarkan dalam satu kalimat. “Menoleh ke mana saja, ada korupsi.

Bila merujuk kutipan Lord Acton di awal tulisan ini, kekuasaan yang cenderung korupsi juga tak melulu dilakukan oleh mereka yang berada di puncak kuasa. Kuncinya ada pada kata “akses”.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, misalnya, bercerita soal celah dari akses ini lewat contoh informasi pertanahan. Karena orang yang hendak membuka lahan butuh informasi soal tata ruang, pemilik informasi bisa memainkannya.

“Oh, ada tiga yang berminat nih, saya punya informasi. Sesederhana itu (modus dan celah korupsi di pertanahan, sebagai contoh),” kata Pahala dalam perbincangan Gaspol di Kompas.com.

Obatnya, menurut Pahala, cuma satu, yaitu transparansi. Terlebih lagi, era digital memungkinkan informasi publik diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja.

Namun, digitalisasi masihlah persoalan besar di negeri ini. Kebanyakan instansi publik masih menempatkan digitalisasi pada tataran sebatas mengunggah informasi digital, belum menjalankan seluruh proses publik secara digital dan transparan.

Tidak mengherankan bila sekalipun informasinya sudah disebar ke mana-mana secara digital, pada akhirnya publik masih rentan “terjebak” di loket eksekusi. Pungutan liar tanpa kuitansi dengan nominal jauh melebihi daftar angka yang ditempel di dinding kantor dan layar digital, atas nama kelancaran layanan.

Ilustrasi korupsi keuangan negaraARSIP KOMPAS/DIDIE SW Ilustrasi korupsi keuangan negara

Meski demikian, peneliti dan Direktur Visi Integritas, Adnan Topan Husodo, mengingatkan pula bahwa pada 2020 ada survei yang mendapati bahwa korupsi di loket layanan ini juga terjadi karena publik tergoda oleh proses yang lebih cepat.

“Alasan kasih uang ekstra karena pengin proses cepat. Alasan lain, untuk ekspresi terima kasih. Tapi alasan terbanyak, proses dipercepat. Jadi (ini korupsi) instrumental karena ada motif,” tutur Adnan dalam perbincangan dengan Kompas.com, Rabu (22/2/2023).

Solusinya, kata Adnan, selain pendidikan tentang korupsi harus makin digiatkan secara efektif, juga adalah perbaikan layanan yang sebaiknya meminimalkan tatap muka di loket ataupun interaksi langsung untuk transaksi.

Contoh yang dia ajukan soal perbaikan layanan ini adalah hilangnya praktik naik kereta rel listrik (KRL) di atap begitu layanan KRL diperbaiki sejak pintu masuk stasiun.

Digitalisasi, kata Adnan, barulah satu tahapan dari keseluruhan proses yang harus dilakukan negara dan masyarakat untuk memberantas korupsi.

“Kalau bicara sektor publik dan reformanya, apalagi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, harus ada upaya holistik untuk mengubah,” tegas Adnan.

Proses sudah digital, ujar Adnan, tapi pada hasil akhirnya masih bisa diintervensi oleh pemilik kuasa, akhirnya sama saja. Publik akan ikut “aturan main” di lapangan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com