Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Said Abdullah: PDI-P Agendakan Kerja Sama Politik untuk Bangun Bangsa dan Negara

Kompas.com - 08/04/2023, 21:32 WIB
Inang Sh ,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan diri merumuskan bentuk kerja sama politik kepada partai politik (parpol) di Indonesia.

Menurutnya, kerja sama politik tersebut adalah niat serius PDI-P dalam membangun bangsa dan negara. 

Dia menjelaskan, Indonesia membutuhkan visi jangka panjang yang sama dan bisa diterjemahkan pada misi lima tahun ke depan.

Setelah itu, kerja sama politik baru berbicara terkait Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024. 

“Dengan alur kerja sama politik seperti itu, kami yakin bonding-nya (akan) lebih kuat. (Artinya, kerja sama politik) bukan semata-mata (kepentingan) bagi bagi kursi kekuasaan di dalam kabinet kelak,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/4/2023).

Baca juga: Respons Wacana Koalisi Besar, PDI-P Sebut Tak Akan Jalan Sendiri pada Pilpres 2024

Untuk mewujudkannya, Said menjelaskan bahwa PDI-P tengah mengagendakan silaturahmi politik ke partai-partai lain. Kunjungan dilakukan dan dipimpin oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. 

“Kami akan tawarkan kerangka strategis terkait kerja sama politik secara serius. Kami yakin, tawaran ini akan disambut partai-partai dengan antusias,” katanya. 

Adapun kerangka kerja sama politik tersebut, jelas Said, juga tidak membeda-bedakan kelompok koalisi, baik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). 

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Timur (Jatim) itu pun mengajak semua parpol menyambut rencana kerja sama politik yang ditawarkan oleh PDI-P.

Tantangan berbeda tiap periode

Lebih lanjut terkait kerja sama politik, Said menjelaskan bahwa setiap periode pemimpin mempunyai tantangan berbeda. Hal yang sama berlaku bagi capres yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. 

Baca juga: Ketua DPP PDI-P Sebut Syarat Capres Partainya Tak Berkaitan dengan Koalisi

“Oleh sebab itu, kerangka pikir kerja sama politiknya harus merujuk pada asumsi-asumsi dari tantangan tersebut. Kemudian, kerangka itu dituangkan dalam kebulatan tekad bekerja sama dengan tujuan menjalankan visi strategis" ujarnya.

Said menyebutkan, PDI-P tidak ingin kerja sama politik yang dijalin hanya bertumpu pada kandidat yang akan diusung. 

“Kalau seperti itu pintu masuknya, maka kerja sama pasti rapuh dan akan rentan konflik di tengah jalan. Kami juga tidak mau masuk dalam arena framing koalisi besar versus PDI-P,” tegasnya. 

Said menegaskan, framing seperti itu tidak elok dan akan membuat suasana politik nasional terkesan baperan.

“Kami juga menyayangkan narasi yang membenturkan Presiden Jokowi dengan PDI-P. Saat ini ini memang tahun politik, segala cara bisa ditempuh untuk menghancurkan PDI-P yang selama ini memuncaki elektabilitas tinggi versi hasil survei,” terangnya. 

Baca juga: Beri Arahan ke Kader PDI-P, Megawati: Tak Boleh Tenang-tenang, Harus Bergerak

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com