Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dodik Harnadi
Dosen

Dosen di STAI Attaqwa Bondowoso; Doktor Ilmu Sosial dari Universitas Airlangga.

Politik dan Potensi Pembalasan Pendukung Bola

Kompas.com - 03/04/2023, 10:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

NARASI sepak bola tidak bisa dilepaskan dari politik menjadi pemenang dalam palagan keriuhan pro kontra terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 Indonesia.

Upaya beberapa pihak untuk meyakinkan bahwa sepak bola semestinya harus dilepaskan dari politik berakhir antiklimaks dengan keluarnya keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola ini.

Bukan hanya gagal menjadi host, Indonesia hampir pasti gagal berpartisipasi karena status kepesertaannya memang diberikan dalam kapasitasnya sebagai tuan rumah.

Para politisi dan partai politik yang menyuarakan narasi pertama sebagai alasan menolak Israel sebetulnya perlu waspada. Narasi ini berpotensi menjadi bumerang bagi mereka.

Justru karena sepak bola tidak bisa dilepaskan dari politik, maka gerakan perlawanan politik pendukung bola dalam negeri menjadi mungkin mengarah kepada penyusutan suara elektoral mereka.

Kekuatan pendukung bola

Saat ini sekitar 3 miliar penduduk dunia menyukai sepak bola. Mereka mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kesebelasan sepak bola tertentu.

Tidak penting seberapa dekat secara fisik dengan tim yang didukung, mereka memegang loyalitas tinggi untuk tetap mendukungnya.

Pendukung sepak bola bukan sebatas faktor komplementer dari sepak bola. Mereka adalah bagian inti dari sepak bola itu sendiri.

Tanpa dukungan pendukung, sepak bola berpotensi mengalami kelesuan. Saat pertandingan tidak bisa disaksikan oleh mereka, pengaruhnya cukup melambatkan denyut nadi sepak bola.

Sepak bola memiliki dunia sendiri dengan otoritas dan teritorialnya yang bahkan bisa memaksa negara-negara di dunia tunduk mematuhi aturan mainnya (rule of the games).

Intervensi negara terhadap ekosistem sepak bola merupakan tindakan yang paling dihindari otoritas sepak bola dunia.

Indonesia pernah mengalami langsung dampak intervensi pemerintah pada dalam kisruh sepak bola nasional 2015 menyebabkan FIFA mengeluarkan sanksi pembekuan kepada otoritas sepak bola nasional PSSI.

Maski sepak bola memiliki mekanismenya sendiri, namun kapitalisasi bola dan fans sepak bola dalam gerakan politik kenyataannya pernah terjadi.

Sepak bola terkadang juga menjadi simbol perlawanan politik, tribalisme, dan propaganda militer. Hal demikian menunjukkan dinamika politik dalam sepak bola (the politics of football) tidak bisa diabaikan (Power, 2020).

Hal ini terjadi karena sepak bola memiliki kekuatan dalam menggerakkan khalayak. Terutama mereka yang mengidentifiksi diri sebagai pendukung sepak bola.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Marak Judi "Online", Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Marak Judi "Online", Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Nasional
Paparkan Bahaya Dampak Judi 'Online', Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Paparkan Bahaya Dampak Judi "Online", Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Nasional
Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Nasional
Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Nasional
Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Nasional
Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Nasional
TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

Nasional
PSI Dukung Maidi-Bagus Maju Pilkada Kota Madiun 2024

PSI Dukung Maidi-Bagus Maju Pilkada Kota Madiun 2024

Nasional
LPSK Minta Tambah Anggaran untuk 2025, dari Rp 229,4 Miliar Jadi Rp 441,3 Miliar

LPSK Minta Tambah Anggaran untuk 2025, dari Rp 229,4 Miliar Jadi Rp 441,3 Miliar

Nasional
Datangi KY, Pengacara Pegi Setiawan Minta Sidang Praperadilan Diawasi

Datangi KY, Pengacara Pegi Setiawan Minta Sidang Praperadilan Diawasi

Nasional
Menag: Fasilitas Jemaah Haji di Armuzna Tahun Ini Lebih Baik

Menag: Fasilitas Jemaah Haji di Armuzna Tahun Ini Lebih Baik

Nasional
SYL Memohon Buka Blokir Rekening, Sebut untuk Nafkahi Keluarga

SYL Memohon Buka Blokir Rekening, Sebut untuk Nafkahi Keluarga

Nasional
Soal Insentif Bagi Perusahaan yang Beri Cuti Sesuai UU KIA, Ketua Panja: Lihat Kemampuan Negara

Soal Insentif Bagi Perusahaan yang Beri Cuti Sesuai UU KIA, Ketua Panja: Lihat Kemampuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com