Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/04/2023, 19:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengakui elektabilitasnya naik karena dirinya merupakan bagian dari pemerintah.

“Saya ini, kami ini, bagian dari pemerintah. Kalau pemerintah berhasil, kami ikut naik. Kalau pemerintah tidak berhasil, kami ikut turun. Saya kira sederhana sekali,” ujar Prabowo usai acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI”, yang digelar di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Menteri Pertahanan itu lantas menyebut Presiden Joko Widodo terlalu rendah hati.

Sebab, Jokowi mengatakan elektabilitas Prabowo naik berkat kerja Prabowo sendiri dan Partai Gerindra.

“Pak Jokowi terlalu rendah hati,” kata Prabowo yang juga merupakan Menteri Pertahanan itu.

Baca juga: Ketum PAN Sebut Elektabilitas Prabowo Naik karena Jokowi

Di tempat yang sama, Jokowi mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo naik bukan karena dirinya.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi partai politik bersama presiden yang digagas Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

“Ini tadi disinggung mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, tidak, ya karena beliau sendiri dan Gerindra,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Elektabilitas Prabowo Naik Bukan karena Saya, tapi Beliau Sendiri dan Gerindra

Memang, sebelum Jokowi memberi sambutan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyinggung soal naiknya elektabilitas Prabowo belakangan ini karena “nempel” Jokowi.

Zulhas, demikian ia akrab disapa, kemudian mencotohkan acara panen padi Jokowi bersama Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Desa Lenjer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 9 Maret 2023.


“Kalau kita berbisnis, meski ikut yang lagi wangi, Pak, yang lagi harum. Yang lagi harum itu, artinya pegang apa saja jadi, Pak,” ujar Zulhas.

“Tidak heran kalau Pak Prabowo panen padi sama Pak Jokowi, survei naik, Pak. Jadi kalau ikut yang auranya lagi naik, kita kebawa, Pak,” kata Zulhas lagi.

Elektabilitas naik usai di-endorse

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan bahwa elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden akhir-akhir ini mengalami kenaikan, imbas dari di-endorse Jokowi.

Padahal, tingkat elektabilitas Prabowo sebelum di-endorse Jokowi cenderung menurun.

Bentuk-bentuk endorse atau dukungan yang dimaksud Burhanuddin, ialah saat Jokowi menyebutkan tahun 2024 merupakan jatah Prabowo sebagai presiden.

Lalu Prabowo juga sering kali terlihat bersama Jokowi.

"Terus terang kita agak jarang mendapati pola elektabilitas atau dukungan yang menurun kemudian tiba-tiba meningkat. Ini kan elektabilitas Pak Prabowo setahun terkahir kemudian tiba-tiba meningkat dalam beberapa bulan terakhir," kata Burhanudiin pada paparan hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik dalam Dua Surnas Terbaru", pada Minggu (26/3/2023).

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-endorse Jokowi

Burhanuddin lantas menampilkan perbandingan hasil analisis survei pendukung Prabowo dan Jokowi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Menurut analisis tersebut, pada kalangan pemilih Jokowi sebagai capres 2019, dukungan terhadap Prabowo menjadi capres di pilpres 2024 meningkat sekitar 2 persen, dari 17 persen ke 19 persen.

Padahal, jika Prabowo tidak mendapatkan endorsement dari Jokowi, elektabilitas Ketum Gerindra itu akan terus menurun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Nasional
MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita 'Clear'-kan Dulu dengan MK

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita "Clear"-kan Dulu dengan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Nasional
Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Nasional
Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Nasional
Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com