Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/03/2023, 20:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid memperkirakan wacana mewujudkan koalisi besar tak mungkin terjadi.

Sebab, menurut dia, rakyat tidak menginginkan hal tersebut karena artinya memperkecil jumlah koalisi Pemilu yang ada.

"Rakyat akan lebih senang kalau lebih banyak pilihannya. Kalau lebih sedikit itu keinginan elite, maunya 2 (koalisi) itu elite tuh," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Ia justru mempertanyakan pihak yang ingin membentuk atau mewacanakan koalisi besar.

Sebab, hal itu dianggap tak sesuai dengan kehendak rakyat.

Baca juga: Anggap Wacana Prabowo-Ganjar Semu, PKB: Tak Usah Dibahas

 

"Dalam realita koalisi yang ada, orang kemarin (Pemilu 2019) saja capres ada 5 orang yang unggul di situ. Nah, itu pun dan dari koalisi yang ada sudah ada 3 koalisi, bahkan 4 koalisi. Bagaimana dengan membuat 2 koalisi besar untuk apa?" tanya Jazilul.

Wakil Ketua MPR ini menambahkan, dengan banyaknya koalisi memungkinkan lebih banyak pula yang terlibat dalam proses pemenangan.

"Kalau 2 (koalisi) cuma 2 tim yang sukses," imbuh dia.

Akan tetapi, ia membantah bahwa pernyataannya ini membuat PKB-Gerindra enggan menambah partai koalisi.

Baca juga: JK Kemungkinan Arahkan Golkar Bikin Koalisi Besar dengan Gabung KPP, PDI-P: Mampu Enggak?

 

Keputusan menambah partai maupun pencapresan adalah Ketua Umum Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Itu di piagam koalisi jelas di kultum ke-4 bahwa presiden dan wapres dari koalisi PKB dan Gerindra ditentukan oleh Pak Prabowo dan Muhaimin. Dua orang itu saja, enggak ada yang lain," pungkasnya.

 

Wacana koalisi besar partai politik (parpol) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 belakangan ini mencuat.

Wacana ini muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara kemungkinan terciptanya koalisi besar pada pesta demokrasi tahun depan.

Baca juga: Tanda Tanya Koalisi Besar Golkar, Merapat ke KPP atau Tetap Bersama KIB?

Skema koalisi besar diprediksi terjadi apabila sebuah koalisi bergabung dengan koalisi parpol lain sehingga tercipta koalisi 'jumbo'.

Dalam menghadapi Pilpres tahun depan, hingga kini terdapat tiga koalisi yang sudah dibangun.

Ketiga koalisi tersebut mencakup, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diisi oleh Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunn (PPP).

Lalu Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Terakhir, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang diprakarsai oleh Partai Gerindra dan PKB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com