Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

INFID Soroti Minimnya Kandidat Perempuan dalam Pemilu 2024

Kompas.com - 31/03/2023, 08:22 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - International NFO Forum on Indonesian Development (INFID) menyoroti minimnya kandidat perempuan dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Program Officer HAM dan Demokrasi INFID Rizka Antika mengatakan, minimnya kandidat perempuan tak lain karena politik masih didesain untuk kaum laki-laki.

"Dari awal, politik didesain untuk dan oleh laki-laki. Ketika perempuan masuk ke ranah politik, ketika baru masuk saja sudah memberikan harga yang besar untuk dibayar," kata Rizka dalam keterangan tertulis, Jumat (31/3/2023).

Baca juga: Google Hapus 51,2 Juta Iklan Pemilu Mengandung Ujaran Kebencian

Dia mengatakan, regulasi yang ada saat ini dan juga kultur masih menjadi tembok tebal yang sulit ditembus kaum perempuan untuk ikut dalam kontestasi politik.

Pembatasan akses tersebut terjadi karena adanya stereotip gender di masyarakat, termasuk ekspektasi peran perempuan yang berakhir pada diragukannya kapasitas perempuan sebagai figur pemimpin.

Padahal menurut Rizka, pendekatan kepemimpinan yang lebih feminim lebih berhasil ketika berhadapan dengan krisis.

"Perlu dibuka ruang untuk varian baru dalam tipe karakteristik kepemimpinan, bahwa ciri khas perempuan ini yang menjadi kekuatan perempuan," imbuh dia.

Baca juga: Koreksi Sistem Penegakan Hukum Pemilu Pasca-Putusan Perdata Kontroversial

Menjawab tantangan itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum Betty Epsilon Idroos mengatakan KPU sedang berupaya menciptakan regulasi agar kandidasi perempuan bisa lebih baik kedepan.

"Saat ini sedang disusun, bahwa minimal 1 di antara 3 (calon legislatif) harus berjenis kelamin perempuan. Kita merujuk pada peraturan, agar tidak harus menempatkan perempuan di posisi seperti 3, 6, dan 9" ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com