Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Usul Negara Tambah Subsidi Cegah Parpol Cari Dana Ilegal

Kompas.com - 30/03/2023, 17:37 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Minimnya bantuan anggaran dari pemerintah dinilai menjadi faktor utama bagi partai politik mencari sumber dana lain bahkan hingga yang ilegal buat membiayai kegiatan politik.

“Apakah partai-partai politik dan msayarakat bersedia mendanai melalui dana negara. Hari ini, dana itu begitu kecilnya buat partai politik, karena itu mereka lari ke tempat-tempat yang ilegal,” kata pengamat politik Philips J Vermonte, dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV, seperti dikutip pada Rabu (29/3/2023).

Menurut Philips, pemerintah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus satu suara buat memutuskan apakah nilai bantuan anggaran bagi parpol saat ini layak dipertahankan atau justru ditambah.

Baca juga: PDI-P Dapat Dana Parpol Rp 27 Miliar, Bendum: Tak Boleh untuk Kampanye

Sebab menurut Philips, jika pemerintah tidak menambah dana bantuan itu sehingga parpol harus bergerilya mengumpulkan sumber dana walaupun berasal dari kegiatan ilegal, maka lambat laun akan muncul anggapan proses demokrasi yang terjadi saat ini tidak lagi dibutuhkan lantaran biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal.

Di sisi lain, Philips juga menyoroti jika subsidi bagi parpol ditambah maka kemungkinan besar hasrat buat menjadi oposisi bakal menurun.

Baca juga: Pemprov DKI Serahkan Dana Parpol Rp 27,2 Miliar, Terbanyak untuk PDI-P

Sebab menurut dia, jika hal itu terjadi maka semua kelompok berlomba-lomba ingin menjadi penguasa karena sudah mengetahui bakal mendapatkan keuntungan.

“Ini yang saya kira harus dipecahkan oleh kita. Ada beberapa model di negara lain, kayak Jerman dan sebagainya, itu dia sangat menyubsidi partai politik,” ucap Philips.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com