Pakar Usul Negara Tambah Subsidi Cegah Parpol Cari Dana Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Minimnya bantuan anggaran dari pemerintah dinilai menjadi faktor utama bagi partai politik mencari sumber dana lain bahkan hingga yang ilegal buat membiayai kegiatan politik.

“Apakah partai-partai politik dan msayarakat bersedia mendanai melalui dana negara. Hari ini, dana itu begitu kecilnya buat partai politik, karena itu mereka lari ke tempat-tempat yang ilegal,” kata pengamat politik Philips J Vermonte, dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV, seperti dikutip pada Rabu (29/3/2023).

Menurut Philips, pemerintah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus satu suara buat memutuskan apakah nilai bantuan anggaran bagi parpol saat ini layak dipertahankan atau justru ditambah.

Baca juga: PDI-P Dapat Dana Parpol Rp 27 Miliar, Bendum: Tak Boleh untuk Kampanye

Sebab menurut Philips, jika pemerintah tidak menambah dana bantuan itu sehingga parpol harus bergerilya mengumpulkan sumber dana walaupun berasal dari kegiatan ilegal, maka lambat laun akan muncul anggapan proses demokrasi yang terjadi saat ini tidak lagi dibutuhkan lantaran biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal.

Di sisi lain, Philips juga menyoroti jika subsidi bagi parpol ditambah maka kemungkinan besar hasrat buat menjadi oposisi bakal menurun.

Baca juga: Pemprov DKI Serahkan Dana Parpol Rp 27,2 Miliar, Terbanyak untuk PDI-P

Sebab menurut dia, jika hal itu terjadi maka semua kelompok berlomba-lomba ingin menjadi penguasa karena sudah mengetahui bakal mendapatkan keuntungan.

“Ini yang saya kira harus dipecahkan oleh kita. Ada beberapa model di negara lain, kayak Jerman dan sebagainya, itu dia sangat menyubsidi partai politik,” ucap Philips.