Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/03/2023, 12:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy berharap, tidak ada sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menyusul pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Ia juga berharap, FIFA dapat membuat keputusan sebijak mungkin.

"Marilah kita berdoa mudah-mudahan tidak ada sanksi untuk Indonesia. Syukur-syukur malah ada bonus. Karena kita berharap FIFA akan membuat keputusan sebijak mungkin," ujar dia di Bina Graha, Jakarta, Kamis (30/3/2023).

"Pasti FIFA sudah memperhatikan betapa kesungguhan Indonesia, baik dari PSSI maupun dari pemerintah. Khususnya Bapak Presiden terhadap perhatiannya memikirkan masa depan sepak bola nasional kita," kata dia.

Baca juga: Ganjar Kecewa FIFA Batalkan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Ini Alasannya

Muhadjir menuturkan, di Tanah Air, ada 70 persen penduduk penggemar sepak bola.

Ia yakin banyaknya penggemar sepak bola ini akan menjadi pertimbangan bagi FIFA.

"Kalau 70 persen dari 270 juta penduduk itu berarti ada sekitar 189 orang pecinta sepak bola, bahkan die hard sepak bola kita, termasuk saya, termasuk Pak Moeldoko. Pasti itu juga akan menjadi pertimbangan dari pihak FIFA," ujar dia.

"Karena itu, sepenuhnya di bawah keputusannya hak FIFA, paling ya kita hanya bisa meyakinkan bahwa kita sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan mudah-mudahan ada pilihan terbaik untuk Indonesia," kata Muhadjir.

FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Indonesia pun terancam terkena sanksi.

Baca juga: Deretan Pejabat hingga Partai Politik yang Menolak Israel di Piala Dunia U-20

FIFA membuat keputusan soal membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

“Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, FIFA memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah,” demikian bunyi pernyataan FIFA pada Rabu (29/3/2023).

FIFA mengungkapkan bahwa pihaknya segera mengumumkan pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Dalam pernyataannya, FIFA menyampaikan bahwa Indonesia bakal menerima ancaman sanksi imbas dari penghapusan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.

“Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah,” kata FIFA.

“Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya,” demikian isi pernyataan FIFA.

Walau demikian, FIFA tetap berkomitmen membantu Indonesia dalam transformasi sepak bola seusai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.

“FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan itu, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI,” kata FIFA.

“Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Widodo, dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pascatragedi yang terjadi pada Oktober 2022.”

“Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI, di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir,” tutur mereka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
TPPO Marak Terjadi, Migrant Care Minta Pemerintah Benahi Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

TPPO Marak Terjadi, Migrant Care Minta Pemerintah Benahi Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

Nasional
Sandi Ungkap Dirinya Tetap Bersahabat Sangat Baik dengan Anies

Sandi Ungkap Dirinya Tetap Bersahabat Sangat Baik dengan Anies

Nasional
Soal Isu Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu, Ketua Komisi III: Hoaks

Soal Isu Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu, Ketua Komisi III: Hoaks

Nasional
Kisah Hidup Kakek Buyut Ma'ruf Amin, Syekh Nawawi Al Bantani Akan Diangkat Jadi Film

Kisah Hidup Kakek Buyut Ma'ruf Amin, Syekh Nawawi Al Bantani Akan Diangkat Jadi Film

Nasional
LP3HI Bakal Kembali Gugat Bareskrim jika Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Tak Ditindaklanjuti

LP3HI Bakal Kembali Gugat Bareskrim jika Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Tak Ditindaklanjuti

Nasional
Cegah Narkotika Zombi Masuk Indonesia, Gus Imin Minta Pemerintah Ambil Tindakan Ekstrem

Cegah Narkotika Zombi Masuk Indonesia, Gus Imin Minta Pemerintah Ambil Tindakan Ekstrem

Nasional
Audensi dengan KSP, BP3OKP Minta Pemerintah Beri Perhatian ke Masyarakat Terdampak Konflik Keamanan

Audensi dengan KSP, BP3OKP Minta Pemerintah Beri Perhatian ke Masyarakat Terdampak Konflik Keamanan

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU, Eks Dirut Jasindo Dituntut 7 Tahun Penjara

Kasus Gratifikasi dan TPPU, Eks Dirut Jasindo Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Majelis Hakim MK Segera Rapat Tentukan Putusan Sistem Pemilu

Majelis Hakim MK Segera Rapat Tentukan Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Melejitnya Elektabilitas Prabowo dan Perubahan Citra Militer menjadi Humanis

Melejitnya Elektabilitas Prabowo dan Perubahan Citra Militer menjadi Humanis

Nasional
BP3OKP Akui Kesulitan Bantu Lobi KKB soal Pilot Susi Air

BP3OKP Akui Kesulitan Bantu Lobi KKB soal Pilot Susi Air

Nasional
Ingin Deklarasi Cawapres Anies Juni, Demokrat: Kita Bertarung Melawan 'Status Quo'

Ingin Deklarasi Cawapres Anies Juni, Demokrat: Kita Bertarung Melawan "Status Quo"

Nasional
MK Diminta Pertimbangkan Konteks Politik Terkini dalam Putuskan Sistem Pemilu

MK Diminta Pertimbangkan Konteks Politik Terkini dalam Putuskan Sistem Pemilu

Nasional
Dirut Jasa Raharja Sebut Kolaborasi Tanpa Batas Jadi Kunci Peningkatan Kinerja Berkelanjutan

Dirut Jasa Raharja Sebut Kolaborasi Tanpa Batas Jadi Kunci Peningkatan Kinerja Berkelanjutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com