Mutasi 2 Kapolda di Wilayah Strategis dan Aroma Politik Jelang 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan menempatkan 2 jenderal baru buat memimpin Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Listyo menempatkan mantan Kapolda Lampung Irjen Akhmad Wiyagus sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Suntana yang dimutasi menjadi perwira tinggi Baintelkam Polri.

Sementara itu, Listyo juga menempatkan Irjen Karyoto yang sempat menjabat sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Kapolda Metro Jaya, menggantikan Irjen Fadil Imran yang ditunjuk menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Baca juga: Kapolri Mutasi 473 Personel, Termasuk 7 Kapolda dan 3 Pejabat Utama Mabes Polri

Keduanya memiliki rekam jejak berbeda dalam tugas memimpin wilayah hukum. Bahkan hal yang patut disorot adalah baik Akhmad dan Karyoto ditempatkan di 2 wilayah strategis menjelang Pemilu 2024.

Menurut peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian Bambang Rukminto, Akhmad mempunyai pengalaman lebih dalam hal tugas memimpin wilayah hukum.

"Irjen Akhmad Wiyagus sudah 2 kali menjabat Kapolda, di Gorontalo dan Lampung. Artinya pengalaman memimpin wilayah sudah bukan hal baru lagi," kata Bambang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

Baca juga: Mutasi Polri: Irjen Fadil Imran Jadi Kabaharkam, Irjen Karyoto Kapolda Metro Jaya

KOMPAS.COM/DOK. Humas Polda Lampung Kapolda Lampung Irjen Akhmad Wiyagus melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat untuk menekan aksi geng motor bersenjata tajam, Jumat (13/1/2023).

Menurut Bambang, penempatan Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya beraroma politis.

"Salah satu yang tampak adalah pengangkatan Irjen Karyoto sebagai Kapolda Metro. Susah untuk memisahkan pengangkatan Irjen Karyoto sebagai Kapolda Metro dengan faktor-faktor politik," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, seorang Kapolda Metro Jaya bertanggung jawab dan berwenang atas keamanan DKI Jakarta itu adalah posisi penting yang diberikan kepada seorang perwira tinggi Polri.

"Itu adalah posisi yang vital dan strategis. Apalagi menjelang pemilu," ucap Bambang.

Baca juga: Mutasi Polri: Pipit Rismanto Jadi Kapolda Kalbar, Dirtipidter Bareskrim Dijabat Hersadwi

Bahkan menurut catatan Bambang, secara kultur organisasi Polri, Kapolda Metro Jaya juga selalu diisi oleh mantan Kapolda di wilayah lain.

Bambang juga menyinggung soal prasyarat seorang perwira tinggi Polri untuk bisa menempati posisi Kapolda Metro Jaya yang merupakan Polda tipe A+.

"Harus diisi oleh sosok yang pernah menjabat Kapolda minimal satu kali. Dulu ada Polda tipe A dan B dijabat pati (perwira tinggi) bintang 1. Sekarang tipe A dan A+ yang semua dijabat pati bintang 2. Sementara Jabatan Kapolda Metro Jaya ini adalah jabatan pertama Irjen Karyoto sebagai Kapolda," ucap Bambang.

Baca juga: Kapolri Mutasi Irjen Nico Afinta Jadi Ketua STIK Lemdiklat Polri

Di sisi lain, pengangkatan Akhmad sebagai Kapoda Jabar dinilai juga dalam rangka pengamanan wilayah menjelang Pemilu.

Jawa Barat dianggap sebagai lumbung suara dalam Pemilu 2024. Calon legislatif dari partai politik dan calon presiden serta calon wakil presiden bakal mengerahkan seluruh kekuatan buat mendominasi perolehan suara di Tanah Pasundan.

Sebab jika mereka bisa menguasai suara rakyat Jawa Barat, maka kemungkinan kemenangan di depan mata.

Baca juga: Kapolri Mutasi 10 Perwira di Polda Kepri

Dari perkiraan 204,5 juta suara calon pemilih dalam Pemilu 2024, sebanyak 58 persen berada di Jawa yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pada Pemilu 2019, jumlah pemilih di Jawa Barat berjumlah 33.276.905 orang dan menjadi yang terbesar di Indonesia.

Meski data jumlah pemilih pada Pemilu 2024 belum dipaparkan, tetapi Jawa Barat dinilai masih menjadi lumbung suara bagi seluruh kandidat calon legislatif (DPR dan DPRD), calon anggota dewan perwakilan daerah, serta capres-cawapres.

Akibat persaingan politik menjelang Pemilu 2024, dinamika di tengah masyarakat di Jawa Barat kemungkinan akan meningkat. Jika tidak diantisipasi dikhawatirkan bisa memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.