Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Perbedaan Angka soal Transaksi Rp 349 T, Komisi III Akan Gelar Rapat Lanjutan bersama Menkeu, Mahfud, dan PPATK

Kompas.com - 30/03/2023, 05:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR bakal menggelar rapat lanjutan yang membahas transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan, rapat itu akan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani, selain Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD.

Rapat tersebut digelar karena Komisi III menilai, masih ada perbedaan angka terhadap hasil laporan analisis antara Mahfud dan Sri Mulyani.

"Terkait dengan informasi apa yang disampaikan Pak Mahfud dengan apa yang disampaikan Bu Menteri Keuangan Itu sangatlah beda," kata Sahroni dalam konferensi pers usai rapat Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023) malam.

Baca juga: Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai, Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

"Perbedaan inilah yang akhirnya akan kita dalami kita mengundang sekaligus dengan Menteri Keuangan, Pak Menko dan PPATK untuk menyinkronisasi hasil laporan yang dimiliki oleh Pak Menko sebagai ketua komite nasional TPPU dengan Bu Menteri Keuangan," tambahnya.

Menurut Sahroni, Komisi III perlu mengundang mereka lagi karena yang disampaikan Mahfud dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait nominal transaksi mencurigakan juga berbeda.

"Karena tadi perbedaannya sangat jauh kalau dari Rp 349 triliun ada yang disampaikan PPATK tadi ada Rp 189 triliun, yang dua kali terjadi laporan di antara pelaporan pertama Rp 180 triliun dengan Rp 189 triliun," tutur dia.

"Jadi dua-duanya akan menjadi konfirmasi kebersamaan untuk menyelidiki lebih lanjut," sambung Sahroni.

Sementara itu, Mahfud MD menyambut baik jalannya rapat di Komisi III yang digelar Rabu 29 Maret dan berlangsung lebih kurang 8 jam itu. Meski, diakuinya rapat berjalan dengan tensi yang tegang dan pertanyaan yang berputar.

"Mereka saling protes karena cara bicara, pada akhirnya cara bicara. Pada akhirnya clear kami, yang penting ingin memajukan negara ini," kata Mahfud dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal, Anggota DPR Usul Bikin Pansus

Sebagai informasi, Komisi III DPR telah menggelar rapat dengar pendapat bersama Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Sekretaris Komite sekaligus Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Rabu sore.

Dalam rapat ini Mahfud membeberkan kronologi pihaknya mendapatkan angka Rp 349 triliun.

Menurut Mahfud, asal transaksi janggal itu terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kemenkeu sebesar Rp 35 triliun.

"Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan, kemaren Ibu Sri Mulyani di Komisi XI menyebut hanya Rp 3 triliun, yang benar Rp 35 triliun," kata Mahfud dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu.

Baca juga: Momen Benny K Harman Tanya Mahfud MD soal Isu Singkirkan Sri Mulyani karena Tolak Minyak Rusia

Ia melanjutkan, ada pula transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu sebesar Rp 53 trilun.

Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun.

"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun, fix," ujar Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puji Rencana Golkar, Projo Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI?

Puji Rencana Golkar, Projo Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI?

Nasional
Surya Paloh Gelar 'Open House', Terbuka untuk Siapa Saja

Surya Paloh Gelar "Open House", Terbuka untuk Siapa Saja

Nasional
Siap Serahkan Kesimpulan di MK, Kubu Ganjar-Mahfud: Isinya Tak Lepas dari Fakta Persidangan

Siap Serahkan Kesimpulan di MK, Kubu Ganjar-Mahfud: Isinya Tak Lepas dari Fakta Persidangan

Nasional
Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Nasional
Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Nasional
Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Nasional
Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Nasional
KKB Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

KKB Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

Nasional
Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Nasional
Pilkada dan Kultus Popularitas

Pilkada dan Kultus Popularitas

Nasional
Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Nasional
Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Nasional
Membutuhkan Oposisi

Membutuhkan Oposisi

Nasional
'One Way' di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

"One Way" di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com