BSSN Evaluasi Kemampuan Kementerian/Lembaga Hadapi Potensi Serangan Siber Saat Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan, BSSN tengah mengevaluasi kemampuan kementerian/lembaga dalam menghadapi potensi serangan siber saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Dari kemarin sampai sekarang kita juga melakukan evaluasi terhadap mereka, sedang kita proses evaluasi sistem mereka supaya nanti pelaksanannya tidak ada gangguan," kata Hinsa seusai rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Diwawancarai terpisah, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengungkapkan, BSSN sudah mengidentifikasi beberapa bentuk serangan siber. Berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, bentuk serangan itu ada yang bersifat sosial, teknis, dan transmisi.

Baca juga: Persepi Ingatkan Bahaya Survei Abal-abal yang Menjamur Jelang Pemilu 2024

Ia menjelaskan, serangan sosial biasanya dapat diprediksi karena bentuknya berupa propaganda hitam, hoaks, serta ujaran kebencian.

"Serangan teknis, kita melihat ada beberapa serangan yang akan ke database, aplikasi, jaringan. Kalau serangan ke saluran transmisi itu adalah melalui radio, sinyal, dan beberapa hal lainnya," ujar Ariandi.

Demi mengantisipasi itu, Ariandi menyebutkan, BSSN sudah meneken kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan koordinasi itu akan terus berjalan hingga selesainya tahapan pemilu.

Baca juga: Pujian Kepala BIN ke Prabowo Dinilai Bisa Cederai Prinsip Pemilu Jurdil

"Kita juga sudah MoU dengan KPU, sudah saling berkunjung juga satu sama lain. Jadi kita lihat ada beberapa kerentanan dan kita juga sudah beri saran kepada KPU untuk memperbaiki dan lain-lain," kata dia.

Tak hanya KPU, kerja sama serupa juga dilakukan oleh BSSN bersama kementerian/lembaga yang terkait dengan pemilu.

Ariandi menambahkan, BSSN juga siap turun tangan bila kementerian/lembaga tersebut mengalami serangan siber.

"National Security Operation Center-nya BSSN bekerja 24 jam setiap hari, kita lihat ada anomali-anomali traffic, kita berikan surat resmi kepada kementerian/lembaga yang memang kita lihat ada kerentanan-kerentanan agar diperbaiki dan lain-lain," kata Ariandi.