Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/03/2023, 15:15 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari atau Tobas menawarkan solusi atas penuhnya kapasitas rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.

Menurutnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) soal pandangan tentang penahanan tersangka.

“Selama ini kan kita selalu melihat APH sering kali punya paradigma penahanan itu bahwa seolah-olah ya, kalau dia ancamannya masuk syarat untuk penahanan, ya tahan saja,” ujar Tobas dalam rapat kerja dengan Kemenkumham di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senayan, Rabu (29/3/2023).

“Padahal, tidak demikian. Harus kita ubah paradigma para APH, bahwa paradigma penahanan kasusnya sesuai kebutuhan, kalau misalnya memang tidak butuh penahanan ya tidak perlu ditahan,” katanya lagi.

Baca juga: Menkumham Paparkan 10 Lapas dan Rutan “Over“ Kapasitas di Indonesia, Mana Saja?

Solusi lain, kata Tobas, dengan mengoptimalkan tahanan kota. Hal itu bisa dilakukan untuk mengurangi beban populasi di rutan.

“Karena beban orang di rutan juga akan berhubungan beban kita, ketika mengurusi lapas,” ujarnya.

Terakhir, ia mengatakan, paradigma antara Kemenkumham dan APH harus sama soal penahanan seorang tersangka.

Tanpa pandangan yang sama, kelebihan populasi di rutan dan lapas akan terus terjadi.

“Misalnya, kita memiliki pandangan yang sama bahwa penahanan itu kebutuhan, bukan keharusan, maka dalam beberapa hal kita juga bisa membantu untuk mengurangi over crowded di lapas,” imbuh dia.

Baca juga: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat, Menkumham: Sekarang Non-yudisial Dulu

Adapun dalam pemaparannya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan terdapat 10 lapas dan rutan yang kelebihan kapasitas.

Bahkan, angkanya kelebihannya berada di 425 persen hingga 825 persen.

Yasonna mengatakan, kondisi paling parah terjadi di Lapas Kelas II A Bagan Siapi-Api di Riau yang memiliki kapasitas hanya 98 orang. Namun, dihuni narapidana hingga 927 orang.

Namun, ia mengklaim proses pembangunan lapas tersebut sebentar lagi akan selesai.

“Jadi ini akan sangat baik, kita akan diberikan tanah oleh Pemda, dan kemudian kita bangun,” kata Yasonna.

Baca juga: Napi Lapas di Riau Diberdayakan Jadi Kuli Bangunan Bedah Rumah Warga Tak Mampu

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com