Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/03/2023, 14:10 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diprediksi hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya tak dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Sebab, jika hanya memberikan dukungan ke Anies tanpa kadernya dipilih jadi calon RI-2, Demokrat tak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau coat-tail effect.

"Jika AHY tidak dipilih Anies sebagai cawapres, besar kemungkinan AHY dan partainya akan cabut dari Koalisi Perubahan," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

Baca juga: Survei Indikator Elektabilitas Cawapres: Ridwan Kamil Turun, Erick Thohir hingga AHY Naik

Menurut Umam, di internal Koalisi Perubahan, pencapresan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral ke Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebab, Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden.

Selain itu, Nasdem dan PKS sebelumnya pernah membangun kerja sama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sementara, dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan baru-baru ini. Demi mendulang limpahan elektoral, tak heran jika partai berlambang bintang mercy itu ngotot menempatkan ketua umumnya jadi calon RI-2.

Baca juga: Serahkan Penentuan Cawapres ke Anies, AHY: Beliau Paling Tahu, dan Menentukan Akhirnya

"Jika dikalkulasikan ulang, Demokrat tidak akan mendapatkan apa-apa jika hanya memberikan cek kosong dalam Koalisi Perubahan, jika harapannya untuk menjadikan cawapres tidak diindahkan," ujar Umam.

Sebenarnya, menurut Umam, dari sejumlah nama, AHY terbilang mumpuni menjadi calon RI-2. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memenuhi sejumlah kriteria cawapres yang disyaratkan Anies.

Latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberi keuntungan tersendiri. Status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya.

Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), AHY terbilang dekat dengan komunitas Nahdliyin, termasuk basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Selain itu, kata Umam, AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dipolitisasi oleh pihak lawan.

Komposisi Anies-AHY dianggap mampu mengonsolidasikan basis pemilih muda hingga pemilih perempuan.

"Dan yang terpenting, lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan Nasdem, Demokrat, dan PKS," tuturnya.

Namun demikian, harapan AHY menjadi cawapres diprediksi terganjal restu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Survei SMRC: Anies Bakal Capres yang Tak Mungkin Lanjutkan Program Jokowi

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com