Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/03/2023, 23:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira mengaku tak sependapat jika ada anggapan agar tidak boleh mencampuradukkan politik dengan olahraga.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR bersama Pelaksana Tugas (Plt) Menpora Muhadjir Effendy membahas pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

"Yang seharusnya kita tahu lebih dulu, dan kita sudah antisipasi karena apa, ini sekarang berkembang di kita, seolah-olah olahraga itu tidak (ada) kaitannya dengan politik gitu," kata Andreas dalam rapat, Selasa (28/3/2023) malam.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Jokowi soal Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20

"Menurut saya tidak benar, saya beda pendapat dengan kebanyakan orang yang mengatakan seperti itu," lanjut dia.

Andreas menilai, perhelatan olahraga pasti berhubungan dengan politik.

Karena, kata dia, banyak hal menyangkut sepak bola itu politik, seperti soal keamanan, ekonomi dan sosial.

Sejumlah elemen tersebut mestinya sudah diantisipasi. Misalnya, terkait keikutsertaan tim nasional sepak bola Israel dalam Piala Dunia U-20.

"Seharusnya dari awal kita harus bisa lebih dahulu mengantisipasi ini. Karena itu tadi, dia datang jadi masalah, kontroversi, dia tidak datang jadi kontroversi juga gitu," imbuh dia.

Baca juga: Jokowi: Saat Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, RI Belum Tahu Timnas Israel Lolos

Oleh karena itu, Andreas berharap hiruk pikuk pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia dapat menjadi pembelajaran ke depannya ketika hendak menggelar perhelatan olahraga.

"Kalau seperti ini kita tidak dari awal kita antisipasi, akan terjadi terus menerus," tutur politisi PDI-P ini.

Diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengambil sikap terkait polemik keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia U20 2023.

Sebagai pemimpin tertinggi negara, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada semua pihak untuk tidak mencampuradukkan urusan olahraga dan politik.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia U20 2023 tidak ada kaitannya dengan posisi politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Baca juga: Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20, Jokowi: RI Konsisten Dukung Palestina Merdeka

"Saya menjamin, keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi, posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat," kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang diunggah di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (28/3/2023).

Dalam hal ini, Presiden Jokowi sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun yang mengatakan bahwa FIFA selaku induk sepak sepak bola dunia memiliki aturan-aturan yang harus ditaati setiap aggotanya.

Oleh karena itu, dia memahami Indonesia sebagai anggota FIFA harus menaati aturan yang ada dan tidak masalah jika timnas Israel ikut serta dalam ajang Piala Dunia U20 2023.

"Dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan duta besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Sikap Tegas Jokowi soal Keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 2023, Singgung Kehormatan

"Jadi, jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik," tutur Presiden Jokowi menegaskan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Hary Tanoe Akhirnya Dukung Ganjar Capres | Nasdem dan Demokrat Memanas

[POPULER NASIONAL] Hary Tanoe Akhirnya Dukung Ganjar Capres | Nasdem dan Demokrat Memanas

Nasional
MAKI Bakal Kembali Ajukan Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

MAKI Bakal Kembali Ajukan Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud Ungkap 2 Alasan yang Buat Pemerintah Perpanjang Masa Jabatan Firli Cs di KPK

Mahfud Ungkap 2 Alasan yang Buat Pemerintah Perpanjang Masa Jabatan Firli Cs di KPK

Nasional
JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

Nasional
Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Nasional
Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Nasional
Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Nasional
Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Nasional
Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Nasional
Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Nasional
Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Nasional
Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Nasional
Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Nasional
Bareskrim Musnahkan 75 Kg Sabu dan 50.000 Ekstasi Barbuk 7 Kasus Narkotika

Bareskrim Musnahkan 75 Kg Sabu dan 50.000 Ekstasi Barbuk 7 Kasus Narkotika

Nasional
Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com