Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FIFA Batalkan "Drawing" Piala Dunia U-20, Komisi X: Pemerintah Harus Cepat Bersikap

Kompas.com - 28/03/2023, 20:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (raker) dengan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy membahas pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia, Selasa (28/3/2023) malam.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dan dihadiri seluruh fraksi dari Komisi X.

Pantauan Kompas.com, Muhadjir turut hadir dalam rapat tersebut menggunakan jas hitam berbalut baju putih.

Saat memulai rapat, Huda mengingatkan bahwa pihaknya mendorong sepakbola Indonesia tidak keluar dari ekosistem persepakbolaan internasional dalam hal ini Federasi Sepakbola Internasional (FIFA).

Baca juga: Soal Nasib Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Jokowi: Saya Utus Erick Thohir Temui FIFA

"Saat yang sama, setiap negara punya hak untuk merdeka, sekaligus kita menghargai sikap politik dari pemerintah sejak dari dulu sampai sekarang menyangkut soal dukungan penuh pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia terkait dengan kemerdekaan negara Palestina," kata Huda saat memulai rapat, Selasa malam.

Huda menilai banyak spekulasi yang terjadi di masyarakat terkait jadi atau tidaknya pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Banyak spekulasi menyatakan, Indonesia tidak jadi menggelar perhelatan sepakbola paling akbar itu.

Sebab, kata Huda, FIFA resmi membatalkan drawing peserta Piala Dunia U-20 yang sedianya dilakukan akhir Maret ini.

Baca juga: Jokowi: Keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20 Tak Pengaruhi Dukungan RI ke Palestina

"Saat yang sama, banyak para pencinta bola kita sangat menyayangkan kalau ini tidak bisa terselenggara dengan baik dan akhirnya batal diselenggarakan," ucap dia.

Menurut Huda, jika terjadi pembatalan pelaksanaan, maka risiko besar akan menimpa persepakbolaan nasional.

Kata dia, risikonya adalah sanksi dari FIFA terhadap sepakbola Indonesia.

Huda mengingatkan, fakta-fakta ancaman sanksi FIFA dan sikap pemerintah terhadap keprihatinan atas Palestina tidak bisa diabaikan bersama.

"Karena itu (Komisi X) mendorong supaya pemerintah mengambil inisiatif, secepatnya, karena waktu yang cukup pendek ini untuk memastikan ada jalan terbaik, dari dinamika yang sedang kita hadapi bersama," tutur Wasekjen PKB ini.

Di sisi lain, Huda menyatakan bahwa Komisi X menghormati berbagai penolakan yang ada terkait keikutsertaan tim nasional sepakbola Israel dalam Piala Dunia U-20.

Namun, pemerintah perlu mencari jalan keluar terbaik untuk persoalan tersebut.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com